dipetik dari film John Pigler (film penuh terlampir)
secara khusus cermati Indonesian Investment Conference in Geneva 1967 mulai menit ke 21.
The New Rulers Of The World (full movie – Indonesia subtitle)
[unduh] The New Rulers of the World – Study Guide – Bullfrog Films
John Pilger mengutip temuan, pernyataan dan wawancara dengan Jeffrey Winters maupun Brad Simpson. Jeffrey Winters dalam bukunya yang berjudul “Power in Motion” dan Brad Simpson dalam disertasinya mempelajari dokumen-dokumen tentang hubungan Indonesia dan dunia Barat yang baru saja menjadi tidak rahasia, karena masa kerahasiaannya menjadi kadaluwarsa.
Saya kutip halaman 37 yang mengatakan : “Dalam bulan November 1967, menyusul tertangkapnya ‘hadiah terbesar’, hasil tangkapannya dibagi. The Time-Life Corporation mensponsori konferensi istimewa di Jenewa yang dalam waktu tiga hari merancang pengambilalihan Indonesia. Para pesertanya meliputi para kapitalis yang paling berkuasa di dunia, orang-orang seperti David Rockefeller. Semua raksasa korporasi Barat diwakili : perusahaan-perusahaan minyak dan bank, General Motors, Imperial Chemical Industries, British Leyland, British American Tobacco, American Express, Siemens, Goodyear, The International Paper Corporation, US Steel. Di seberang meja adalah orang-orangnya Soeharto yang oleh Rockefeller disebut “ekonom-ekonom Indonesia yang top”.
“Di Jenewa, Tim Sultan terkenal dengan sebutan ‘the Berkeley Mafia’, karena beberapa di antaranya pernah menikmati beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat untuk belajar di Universitas California di Berkeley. Mereka datang sebagai peminta-minta yang menyuarakan hal-hal yang diinginkan oleh para majikan yang hadir. Menyodorkan butir-butir yang dijual dari negara dan bangsanya, Sultan menawarkan : …… buruh murah yang melimpah….cadangan besar dari sumber daya alam ….. pasar yang besar.”
Di halaman 39 ditulis : “Pada hari kedua, ekonomi Indonesia telah dibagi, sektor demi sektor. ‘Ini dilakukan dengan cara yang spektakuler’ kata Jeffrey Winters, guru besar pada Northwestern University, Chicago, yang dengan mahasiwanya yang sedang bekerja untuk gelar doktornya, Brad Simpson telah mempelajari dokumen-dokumen konferensi. ‘Mereka membaginya ke dalam lima seksi : pertambangan di satu kamar, jasa-jasa di kamar lain, industri ringan di kamar lain, perbankan dan keuangan di kamar lain lagi; yang dilakukan oleh Chase Manhattan duduk dengan sebuah delegasi yang mendiktekan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima oleh mereka dan para investor lainnya. Kita saksikan para pemimpin korporasi besar ini berkeliling dari satu meja ke meja yang lain, mengatakan : “ini yang kami inginkan : ini, ini dan ini”, dan mereka pada dasarnya merancang infrastruktur hukum untuk berinvestasi di Indonesia. Saya tidak pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya, di mana modal global duduk dengan para wakil dari negara yang diasumsikan sebagai negara berdaulat dan merancang persyaratan buat masuknya investasi mereka ke dalam negaranya sendiri.
Freeport mendapatkan bukit (mountain) dengan tembaga di Papua Barat (Henry Kissinger duduk dalam board). Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel Papua Barat. Sang raksasa Alcoa mendapat bagian terbesar dari bauksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang dan Perancis mendapat hutan-hutan tropis di Sumatra, Papua Barat dan Kalimantan. Sebuah undang-undang tentang penanaman modal asing yang dengan buru-buru disodorkan kepada Soeharto membuat perampokan ini bebas pajak untuk lima tahun lamanya. Nyata dan secara rahasia, kendali dari ekonomi Indonesia pergi ke Inter Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang anggota-anggota intinya adalah Amerika Serikat, Canada, Eropa, Australia dan, yang terpenting, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.
Jadi kalau kita percaya John Pilger, Bradley Simpson dan Jeffry Winters, sejak tahun 1967 Indonesia sudah mulai dihabisi (plundered) dengan tuntunan oleh para elit bangsa Indonesia sendiri yang ketika itu berkuasa.
selengkapnya Proses Terjajahnya Kimball Indonesia Sejak Bulan November 1967 – Kwik Kian Gie
Indonesian Investment Conference in Geneva 1967
So taken was Linen with the revolutionary changes occurring around him that he offered to sponsor a summit between the world’s top business executives–all of whom were Linen’s personal friends — and key members of Indonesia’s Cabinet and economic team. 26 In the words of Indonesia’s rapporteur, the summit would allow “both sides, directly and with open hearts, to discuss the possibilities for foreign capital investment in Indonesia.” It was agreed that an “Indonesian Investment Conference” would be held in Geneva early in November, 1967. Underscoring the seriousness with which Suharto viewed this first shot at an international forum on investment, he issued a Presidential Decree to give the Indonesian delegation full authority to represent the government. Its members included the Economic and Foreign Ministers, plus most of the top government economists in charge of investment, trade, and finance. In all, twenty Indonesians went to Geneva, plus two Ambassadors with staff in tow. 30 It was a most impressive display.
…..
From January 1967 (when the Investment Law was announced) to June 1968–a little more than a half-year after the Geneva conference–roughly 100 applications worth almost half-a-billion dollars had been received from prospective foreign investors.
Graphic from Oscar-nominated documentary THE ACT OF KILLING disalin dari https://www.etan.org/
simak lebih lanjut From Chapter 2 of Power in Motion by Jeffrey A. Winters
Last week in Geneva, Indonesian Foreign Minister Adam Malik and Economics Minister Sultan Hamengku Buwono faced an extraordinary audience of businessmen.* In a three-day meeting sponsored by Time Inc., top executives of European, Japanese, Australian, Cana dian and U.S. companies gathered to hear just how vital foreign investments can be to the future of Indonesia.
“In your own way, you could help bring about the desired economic and political stability of our country,” said Foreign Minister Malik.
selengkapnya Investment: Indonesia Waits – time
In November, Malik, Sadli, Salim, Selosoemardjan and the Sultan met in Geneva with a select list of American and European businessmen flown in by Time-Life. Surrounded by his economic advisors, the Sultan ticked off the selling-points of the New Indonesia – “political stability … abundance of cheap labor . . . vast potential market .. . treasure house of resources.” The universities, he added, have produced a “large number of trained individuals who will be happy to serve in new economic enterprises.” David Rockefeller, chairman of the Chase Manhattan Bank, thanked Time-Life for the chance to get acquainted with “Indonesia’s top economic team.” He was impressed, he said, by their “high quality of education.”
The Berkeley Mafia and the Indonesian Massacre* By David Ransom (hal 13-14)
Rockefeller Pimpin Bagi-Bagi Kekayaan Indonesia ke Perusahaan Asing – republika
Dalam pertemuan tiga hari yang disponsori Time Inc, menghadirkan eksekutif perusahaan ternama dari Eropa, Jepang, Australia, Kanada dan Amerika Serikat (AS) seperti perusahaan-perusahaan minyak besar, bank termasuk Chase Manhattan, General Motors, Imperial Chemical Industries, British American Tobacco, Siemens, US Steel dan banyak lainnya.
“Dengan cara Anda sendiri, Anda bisa membantu membawa stabilitas ekonomi dan politik yang diinginkan dari negara kita,” ujar Adam dilansir dari Time.com.
Hasil pertemuan tersebut membagi secara rapi kekayaan sumber daya alam Indonesia kepada perusahaan-perusahaan raksasa itu. Tambang hingga hutan Indonesia dimanfaatkan selama berpuluh tahun oleh mereka.
simak pula
Genosida Politik 1965-1966, Kudeta, Penjarahan Kekayaan Alam dan Penjajahan Baru
Genosida Politik 1965-1966, Kudeta, Penjarahan Kekayaan Alam dan Penjajahan Baru
Ekspansi Kapital (Akumulasi Primitif) dan Genosida 1965-1966
Simak 1600 ‘entry’ lainnya pada link berikut
Daftar Isi Perpustakaan Genosida 1965-1966
Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)
Definisi yang diusulkan D. Nersessian (2010) untuk amandemen/ optional protocol Konvensi Anti-Genosida (1948) dan Statuta Roma (2000) mengenai Pengadilan Kejahatan Internasional. (disalin dari Harry Wibowo)
Perpustakaan Online Genosida 1965-1966 