Genosida Politik 1965-1966, Kudeta, Penjarahan Kekayaan Alam dan Penjajahan Baru

f4882-71665_525632087461602_610634957_n

fondasi dan jalan tol pembangunanisme (kapitalisme)
 
Memahami Genosida Politik 1965-1968 dengan pendekatan 3 tahap
peristiwa menurut Baskara
 

Tahap A yang berupa Pembunuhan Massal dengan Peristiwa G30S sebagai pemicu atau dalihnya (1965);

Tahap B yang berupa penyingkiran Presiden Sukarno dan pembasmian semangat nasionalis kerakyatan (1065); dan

Tahap C yang berupa Eksploitasi massal atas sumber-sumber daya alam Indonesia oleh perusahaan-perusahaan asing (sejak 1967).

Perlu dicatat bahwa secara kronologis urutan peristiwa yang terjadi memang adalah berlangsungnya Tahap “A” yang lalu disusul oleh Tahap “B” dan kemudian berlanjut dengan Tahap “C”. Namun demikian, bisa jadi dalam rancangan sejumlah “konseptor” di luar Indonesia urutannya justru terbalik, yakni keinginan akan terwujudnya Tahap “C” mensyaratkan dilakukannya Tahap “B”, dan hal itu ditempuh dengan cara mendorong terjadinya Tahap “A”. Artinya, jangan-jangan sebelum tahun 1965 itu sebenarnya sudah ada pihak-pihak tertentu di luar Indonesia yang mengincar sumber-sumber alam Indonesia.

Oleh karena itu menurut mereka, dengan maksud menguasasi sumber-sumber alam Indonesia khususnya emas, minyak dan dan kekayaan lainnya (Tahap C), Presiden Sukarno dan semangat nasionalis kerakyatan di Indonesia harus dibasmi sampai ke akar-akarnya (Tahap B). Selanjutnya supaya hal itu bisa terjadi, para pendukung presiden Sukarno dan setiap potensi anti-modal asing harus dihabisi sampai ke akar-akarnya. Caranya adalah dengan menggunakan dalih atau pemicu tertentu (Tahap A).

Jika kita bertolak dari pandangan demikian, kekerasan dan pembunuhan massal yang terjadi pada tahun 1965-1966 itu dapat dilihat sebagai salah satu tahap (saja) dari tujuan yang utama, yakni eksploitasi sumber-sumber daya alam Indonesia oleh kekuatan-kekuatan DILUAR Indonesia. Dengan demikian, apa yang terjadi di Indonesia menjelang, selama dan setelah tahun 1965 memiliki kaitan yang erat antara faktor-faktor dalam negeri dan luar negeri. Kebetulan kaitan yang erat antara faktor dalam negeri dan luar negeri pada masa Perang Dingin tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di tempat-tempat lain.

Selanjutnya perlulah kiranya kita mempertimbangkan kembali siapa sebenarnya “korban” dan siapa sebenarnya “pelaku” dalam Tragedi Kemanusiaan 1965. Jika kita melihat Tragedi 1965 lebih sebagai sebuah peristiwa politik dan kemanusiaan domestik, kita akan menentukan kelompok tertentu sebagai pelaku dan kelompok tertentu pula sebagai korban. Misalnya akan kita pahami bahwa pelakunya adalah kelompok militer dan sipil tertentu yang waktu terlibat dalam tindak kekerasan massal, sedangkan korbannya adalah ratusan ribu orang yang dibunuhatau dipenjara secara massal tanpa proses pengadilan. Dalam pemahaman ini baik pelaku maupun korban adalah orang Indonesia.

Namun demikian, jika kita melihat Tragedi 1965 sebagai bagian dari rancangan internasional yang tujuan utamanya adalah eksploitasi massal (kalau tak mau dikatakan “penjarahan massal”) atas sumber-sumber daya alam Indonesia yang dimulai sejak tahun 1967 dan berlangsung hingga sekarang, maka bisa dikatakan bahwa korban dari Tragedi 1965 sebenarnya adalah kita semua sebagai bangsa. Tanpa bermaksud mengajukan teori konspirasi, kekerasan yang terjadi pada tahun 1965 -1966 bisa dipandang sebagai bagian dari tahap-tahap konseptual C-B-A di atas. Dalam kaitan dengan implementasi tahap-tahap tersebut yang patut disesalkan (dan harus dipertanggungjawabkan secara publik) adalah bahwa pada tahun 1965-1966 itu ada sejumlah warga negara Indonesia yang secara sadar atau tak sadar telah bersedia menjadi sarana bagi terlaksananya tahap eksploitasi massal atas sumber-sumber daya alam Indonesia itu (Tahap C), yang harganya adalah setengah juta hidup manusia Indonesia.

Dari pemahaman seperti ini menjadi tampak pula bahwa selama ini wacana tentang Tragedi 1965 di Indonesia (dibuat supaya) lebih banyak berkutat pada Tahap A dan Tahap B; bahkan sering hanya pada Tahap A saja. Belum banyak yang membahas kaitannya dengan Tahap C. Padahal boleh jadi Tahap C merupakan “titik tumpu” (kalau tak mau dikatakan titik tolak) dari seluruh Tragedi ’65, dan hal itu masih verlangsung sampai hari ini. Selain itu dengan membicarakan Tahap C bisa jadi kita akan berbeda dalam menentukan kriteria siapa saja sebenarnya yang merupakan pelaku dan siapa saja yang sebenarnya menjadi korban dalam Tragedi 1965.

 
baca selengkapnya dalam Tragedi 1965 dan Kemanusiaan
Kita – Baskara T Wardaya

Dokumen Kedubes AS Yang Telah Dideklasifikasikan (terkait)

 

Telegram A-521 from the
American Embassy in Jakarta to the Department of State, Limited Official Use.
1967-05-10
Sumber: RG 84, Entry P 339, Jakarta Embassy Files, Box 31,
Folder 10 TP 15 trade and investment opportunities 1967 (m-z)
 
Dokumen ini dan selanjutnya berkaitan dengan upaya rezim Suharto mendorong perusahaan-perusahaan Barat untuk kembali ke Indonesia melalui penyusunan undang-undang investasi asing baru, serta penandatanganan kesepakatan konsesi dengan perusahaan minyak, pertambangan, dan kayu. Yang pertama mencatat kegiatan Misi Dagang Pasifik Kamar Dagang San Francisco Raya yang tiba di Jakarta pada tanggal 18 April 1967, untuk tinggal selama seminggu. Laporan ini menawarkan pandangan pemikiran dan strategi yang luar biasa rinci dan jujur mengenai pemikiran dan strategi pengusaha AS dan pejabat Indonesia saat para pejabat tersebut berusaha menarik investor Barat kembali ke Jakarta.salinan dokumen klik disini
 
Elliott Haynes’ Indonesian Diary’,
Unclassified
1967-12-00
Sumber: RG 84, Entry P 339, Jakarta Embassy Files, Box
31, Folder 10 TP 15 trade and investment opportunities 1967 (m-z)
 
Dokumen luar biasa ini menawarkan pengamatan Ketua Business International Corporation (BIC) Elliot Haynes dari lebih dari 40 pertemuan dengan tokoh kunci Indonesia dan eksekutif internasional dari Eropa, AS dan Jepang, yang diadakan untuk mendiskusikan sebuah pertemuan meja bundar mengenai investasi di Indonesia. Haynes juga dengan jujur membahas pendapatnya tentang berbagai politisi dan fungsi rezim baru di bawah Suharto. Topik diskusi termasuk kekhawatiran tentang korupsi dan “militerisme yang merayap.” Setelah bertemu dengan Marshall Green, Haynes menyimpulkan bahwa pengaruh militer dalam pemerintahan telah meningkat secara nyata, mencatat bahwa “tentara telah mengambil alih pemerintahan provinsi sampai ke tingkat yang sangat rendah, tingkat politik akar rumput yang dapat menciptakan kontrol oleh AD yang meluas dan bertahan dalam jangka panjang,” (hal.5) dan bahwa negara “tidak siap untuk pemilihan.” Dia mencatat bahwa perusahaan multinasional, termasuk Uniroyal dan Goodyear, tertarik untuk mendirikan operasi di Indonesia. Perusahaan seperti Alcoa dilaporkan menginginkan pajak penghasilan yang lebih rendah. Sebagianbesar tokoh Indonesia yang diajaknya berbicara sangat ingin merestrukturisasi ekonomi Indonesia untuk mempermudah investasi asing.

salinan dokumen klik disini

 

 




 
The New Rulers of The World (Teks Indonesia)
 
John Pigler secara lugas menyatakan “Globalisasi di Asia memiliki sejarah gelap. Pabrik, bank-bank besar dan hotel mewah di Indonesia dibangun berkat pembunuhan masal 1 juta manusia”

 

Simak di bagian film ini sebuah dokumentasi satu konferensi di Swis tahun 1967 yang dihadiri pimpinan perusahaan multinasional terkaya dan perwakilan pemerintah Indonesia yang merencanakan pengambilan alihan – pengkaplingan bisnis/ekonomi di Indonesia sektor demi sektor.
 
simak mulai sekitar menit 16 (tentu akan lebih baik menyimak film ini secara utuh untuk mendapatkan gambaran komprehensif)


.
 
 




 
beberapa petikan halaman terkait
 
 
 
 
 




The deal was that Indonesia under Suharto would offer up what Richard Nixon had called “the richest hoard of natural resources,
the greatest prize in south-east Asia”. In November 1967 the greatest
prize was handed out at a remarkable three-day conference sponsored by the Time-Life Corporation in Geneva. Led by David Rockefeller, all the corporate giants were represented: the major oil companies and banks, General Motors, Imperial Chemical Industries, British American Tobacco, Siemens, US Steel and many others. Across the table sat Suharto’s US-trained economists who agreed to the corporate takeover of their country, sector by sector. The Freeport company
got a mountain of copper in West Papua. A US/European consortium got the nickel. The giant Alcoa company got the biggest slice of Indonesia’s bauxite. America, Japanese and French companies got the tropical forests of Sumatra. When the plunder was complete, President Lyndon Johnson sent his congratulations on “a magnificent story of opportunity seen and promise awakened”.
 

 

The death of Suharto is a reminder of the west’s
ignoble role in propping up a murderous regime
 
After the anti-communist massacre, Indonesia became very pro-Western. Previously it was an active player in the non-Aligned movement. Western and Japanese capital flowed into Indonesia, replacing economic co-operation with Eastern European countries.
The destruction of communism in Indonesia benefited capitalist countries such as the United States and Japan. If the communists had come to power in Indonesia, the US forces in South Vietnam would have been surrounded by communist countries in Southeast Asia.
 
 

 

unduh buku



 
 

 

 kumpulan artikel dari media indonesia
 
Setelah Soeharto berkuasa, Amerika langsung bergerak
untuk menanamkan
investasi di Indonesia.
Siapa saja pengusaha yang diajak bicara Amerika
setelah pergantian rezim dari Sukarno ke Soeharto?
Sudah dimulai sejak zaman kolonial. Pada 1967,
Soeharto mengukuhkannya dengan alasan memutar roda perekonomian.
Kebijakan ekonomi Widjojo dianggap lebih menekankan
pertumbuhan dan pasar bebas. Dituduh sebagai Godfather “Mafia
Berkeley.”
Untuk menguasai tambang emas di Papua yang dikeruk
oleh Freeport, Amerika Serikat mendepak Belanda lalu menggulingkan Sukarno
Para ekonom mengajak militer untuk mengawal
pembangunan ekonomi Orde Baru.
 

TAK HANYA RATUSAN RIBU KEPALA, PROKLAMASI 17-8-1945 PUN DITEBAS (EKOPOL GENOSIDA 1965) 






“Pada 1965 terjadi huru-hara politik di tingkat nasional dan pembantaian rakyat di pedesaan-pedesaan, sesuatu yang kemudian membuat semua usaha mewujudkan landreform itu berhenti,” tulis Nashih Luthfi.
Pemerintahan Soeharto menjungkibalikkan proses reforma agraria dan mencap segala kegiatan yang berkaitan dengan UUPA sebagai hantu komunis. Pada 1967 lahir UU Penanaman Modal Asing, UU Pokok Kehutanan, dan UU Pertambangan, yang bertentangan dengan UUPA. “Jiwa UU Agraria kolonial 1870 seolah menjelma kembali pada periode ini yang kemudian menimbulkan banyak konflik agraria sehingga semakin memperkelam sejarah agraria di Indonesia,” tulis Gunawan Wiradi.
…………………….
UUPA sendiri, sejak 1965 hingga sekarang, “dipeti-eskan”. Berbagai kebijakan negara yang lahir kemudian bertentangan dengannya, sehingga konflik agraria semakin mencuat.
dipetik dari Reforma Agraria – historia
 simak dalam kompilasi
 
 
 
 
fondasi dan jalan tol pembangunanisme (kapitalisme)
 
 
simak juga
 
 
 
 

simak 1200 ‘entry’ lainnya pada link berikut

Daftar Isi Perpustakaan Genosida 1965-1966

 


Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)

 

14542544_1036993449746974_4443364972569517121_o



13047818_10209343119272764_8338060706038815101_o13043485_10209343122352841_1135692553504633931_n (1)
Definisi yang diusulkan D. Nersessian (2010) untuk amandemen/ optional protocol Konvensi Anti-Genosida (1948) dan Statuta Roma (2000) mengenai Pengadilan Kejahatan Internasional. (disalin dari Harry Wibowo)
Bookmark and Share

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s