KUDETA SOEHARTO DAN DE-SUKARNOISASI : SUKARNO TELAH DIBUNUH DUA KALI!

Melawan Lupa – Hari Hari Terakhir Bung Karno

“….mengenai de-Soekarnoisasi saya sering mengutip sejarawan Perancis Jacques Leclerc bahwa Soekarno telah dibunuh dua kali (21 Juni 1970 ia wafat setelah sakit dan tidak memperoleh perawatan sebagaimana semestinya serta sejak 1 Juni 1970, peringatan hari lahir Pancasila dilarang oleh Kopkamtib).
Asvi Warman Adam
 
 
KARYA DIDOT KLASTA HARIMURTI

simak juga Supersemar, Kudeta Suharto dan Genosida 1965-1966

Upaya rekayasa sejarah yang dilakukan pemerintah Orde Baru telah berlangsung sejak awal berdirinya rezim sampai jatuhnya Soeharto. Dalam hal ini Nugroho Notosusanto (dan Pusat Sejarah ABRI) berperan besar. Aspek ini sudah pernah disinggung antara lain dalam disertasi dan artikel Katharine E. McGregor.

Menurut McGregor, terdapat tiga proyek utama Nugroho Notosusanto yaitu 1) Sejarah percobaan kudeta 1965, 2) De-Soekarnoisasi antara lain melalui teori tentang lahirnya Pancasila, 3) Mengangkat citra sejarah militer misalnya melalui Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa.

Ada beberapa catatan yang dapat ditambahkan terhadap tulisan McGregor. Pertama, mengenai sejarah percobaan kudeta 1965, Kate mengatakan bahwa buku 40 Hari Kegagalan ‘G30S’ “mungkin proyek sejarah yang penting yang dibuat oleh Nugroho Notosusanto”. Menurut hemat saya, meskipun tim yang diketuai Nugroho mengerjakan penelitian kilat tersebut, inisiator atau penanggungjawab buku itu adalah Jenderal AH Nasution. Kedua, mengenai de-Soekarnoisasi saya sering mengutip sejarawan Perancis Jacques Leclerc bahwa Soekarno telah dibunuh dua kali (21 Juni 1970 ia wafat setelah sakit dan tidak memperoleh perawatan sebagaimana semestinya serta sejak 1 Juni 1970, peringatan hari lahir Pancasila dilarang oleh Kopkamtib).

selengkapnya MILITERISASI SEJARAH INDONESIA: PERAN NASUTION Oleh Asvi Warman Adam

Peneliti sejarah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo harus segera mencabut segala bentuk peraturan yang menimbulkan stigma dan diskriminasi terhadap korban tragedi 1965.

Selain itu, ia juga meminta Pemerintah melakukan upaya rehabilitasi kepada korban dan yang terpenting rehabilitasi terhadap nama Proklamator RI Soekarno.

“Sebaiknya Presiden Jokowi mengeluarkan Keppres (Keputusan Presiden) mengenai rehabilitasi atas Presiden Soekarno dan korban G30S,” ujar Asvi saat menjadi panelis pada Simposium Nasional “Membedah Tragedi 1965” di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (18/4/2016).

Asvi menjelaskan, pascaterjadinya peristiwa G 30 S, tidak hanya orang-orang yang dicap sebagai simpatisan PKI saja yang mengalami tindakan diskriminasi. Presiden Soekarno pun mengalami hal yang serupa.

Menurut Asvi, Tap MPRS/XXIII/1967 dan Tap MPR No. 1 tahun 2003 memuat tuduhan bahwa Soekarno terlibat dalam peristiwa G30S. Akibatnya, Soekarno tidak boleh lagi berpolitik…….

selengkapnya Selain ke Korban 1965, Pemerintah Juga Diminta Rehabilitasi Nama Soekarno

DE-SOEKARNOISASI DALAM WACANA RESMI ORDE BARU: KiIas-BaIik Praktek-Praktek Rekayasa Kebenaran dan Wacana Sejarah Oleh Rejim Orde Baru.
Oleh: Agus Sudibyo

 
*terkait manipulasi sejarah terkait ‘kelahiran’Pancasila simak
john-rossa
Melawan Lupa Episode Hari hari Terakhir Bung Karno

Membaca Kembali SOEKARNO

Pramoedya Ananta Toer: Sukarno

 

Bung Karno dan Bahaya Pemfosilan – Ben Anderson

 

Wawancara Asvi Warman Adam, Soekarno Tidak Hanya Dilemahkan..

 

Sukarno: Pemersatu atau Pembelah? – Max Lane

Dalam artikelnya yang masyhur “Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme” sejatinya Sukarno melakukan pembelahan bukan persatuan.

Sukarno yang (Di)Kalah(kan) Total – Max Lane

Dia abaikan mekanisme demokrasi. Sosialisme Indonesia buntu di tengah jalan.

Sukarno Disimpang Jalan Revolusi – Max Lane

Kritik  Nalar  Soekarno[isme] :  Sebuah  Pembacaan  Struktural  – HILMY FIRDAUSY

Bung Karno dan Marxisme – Rudi Hartono

Menggugat Sukarno dan Sejarah Yang Belok Kanan – Airlangga Pribadi

Sukarno Itu Kiri Marxis – Bonnie Setiawan

 

SOEKARNO DI BALIK JERUJI MEDIA ORDE BARU – Steven Handoko

Kumpulan Kertas Kerja Sejarawan Peter Kasenda

Soekarno, Sejarah Dan Kontroversi

Trisakti Soekarno

Presiden Soekarno dan Nasakom

Membaca Kembali Nasakom

Memahami Sukarno Lewat Teks

Soekarnois, Trisakti dan Sosialisme Indonesia

Soekarno dan Konferensi Asia Afrika 1955

Soekarno, Ende dan Pancasila

Soekarno di Mata Sarjana Asing

Soekarno dalam lintasan sejarah

Soekarno Dalam Lawatan Sejarah

Ebook Sketsa Sosok Soekarno – Peter Kasenda

*kumpulan artikel pendek

Soekarno dan Historiografi

Soekarno : Sebuah Dilemma Dalam Penulisan Sejarah Indonesia

Studi tentang Soekarno : Sebuah Catatan

Kontroversi Di Sekitar Soekarno : Peran Soekarno dalam G-30-S

Polemik tentang Soekarno dan Pancasila

Soekarno, Kutu Buku dan Koleksi Buku

Mengenang Pahlawan Proklamator : Soekarno Pejuang Pemikir

Soekarno dan Hatta : Pahlawan Proklamator

Buah Pikiran Soekarno

Soekarno, Pers dan Politik

Soekarno, Kapitalisme dan Imperialisme

Soekarno dan Marxisme

Soekarno dan Islam

Soekarno, 1 Juni 1945 dan Pancasila : Suatu Penjelasan

Soekarno, Islam dan Pancasila

Soekarno dan Persatuan

Pengaruh Islam pada Pemikiran Politik Soekarno

Soekarno, Marhaen dan PNI

Soekarno dalam Kemelut Sejarah

Soekarno dan Rakyat

Kepemimpinan Soekarno – Hatta

Dalam Revolusi Kemerdekaan 1945-1949

Politik Luar Negeri Soekarno

Soekarno, Diplomasi dan Konfrontasi

Soekarno, Banteng dan Pemilu

Soekarno dan Golkar

Kesaksian mengenai Soekarno

Soekarno, Wayang dan Ratu Adil

Tragedi Soekarno

Tragedi Anak Asuh Tjokroaminoto Soekarno, Musso dan Kartosuwiryo

Soekarno, DN Aidit dan PKI

Onghokham Menimbang Bung Karno

Simak 1500 ‘entry’ lainnya pada link berikut

Daftar Isi Perpustakaan Genosida 1965-1966

Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)

14542544_1036993449746974_4443364972569517121_o

13047818_10209343119272764_8338060706038815101_o13043485_10209343122352841_1135692553504633931_n (1)
Definisi yang diusulkan D. Nersessian (2010) untuk amandemen/ optional protocol Konvensi Anti-Genosida (1948) dan Statuta Roma (2000) mengenai Pengadilan Kejahatan Internasional. (disalin dari Harry Wibowo)
Bookmark and Share

Tinggalkan komentar