Putusan Sidang Pengadilan Rakyat IPT 1965 : Suharto, Rantai Komando dan Kejahatan Genosida 1965-1966

“Terdapat bukti berlimpah, berangkat dari sejumlah penelitian ilmiah mengenai periode ini, bahwa sebuah sistim kontrol dan represi militer yang bersifat vertikal dibentuk langsung di bawah wewenang Jenderal Suharto dan pelaksanaannya melalui serangkaian perintah dari Jakarta ke tingkatan yang lebih rendah. Walaupun perintah-perintah dan operasi-operasi dimulai di beberapa daerah sejak tanggal 1 Oktober 1965, sarana utama operasi ini adalah Kopkamtib, yang didirikan pada 10 Oktober 1965 dengan Jenderal Suharto sebagai Komandannya, (Pangkopkamtib).
Instruksi-instruksi kepada tingkatan lebih rendah di tentara dikeluarkan sebagai perintah bernomor dari Kopkamtib atau dari institusi-institusi militer lainnya, seperti Kementerian Pertahanan atau Kostrad (Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat) yang sudah berada di bawah komando Suharto…..”
“…… pidato oleh Presiden Suharto pada tanggal 11 Maret 1971 (pada perayaan lima tahun perintah “Supersemar” yang menurut dugaan ditandatangani oleh Presiden Sukarno, yang mengawali pengambilan kekuatan secara penuh oleh Suharto).
Dalam pidatonya, Suharto mengklaim bahwa pembantaian terjadi di pedesaan di tahun 1965–1966 sebagai akibat dari ketegangan-ketegangan politik yang sudah ada sebelumnya.
Sebuah penuturan resmi yang didukung TNI dan diterbitkan dalam bahasa Inggris untuk konsumsi asing tahun 1968 mengakui bahwa memang pembunuhan-pembunuhan massal terjadi, tapi menggambarkan mereka sebagai kejadian-kejadian spontan yang dilakukan oleh orang biasa yang ingin menghukum PKI atas usaha kudetanya.
Cerita tersebut mengklaim bahwa “rakyat melihat keadilan diabaikan dan memutuskan untuk main hakim sendiri, yang berakibat pada pembunuhan-pembunuhan massal di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan bagian-bagian Indonesia lainnya”.
Namun, penelitian terakhir di berbagai daerah membawa perspektif yang baru, membuka cukup banyak informasi mengenai sejauh mana pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan aktor-aktor non-militer sebenarnya direncanakan, disenjatai dan difasilitasi (singkat kata direkayasa) oleh TNI.”
simak selengkapnya khususnya bagian B2. Tentang Tanggung Jawab dan Rantai Komando di
 

http://www.tribunal1965.org/putusan-akhir-majelis-hakim-ipt-1965/

 abe4b-1458641_687710814587061_1334891053_n
fakta-fakta yang pararel dengan hasil sidang IPT65 ini sebenarnya juga ditemukan Komnas HAM dalam Penyelidikannya terkait pelanggaran HAM yang berat Peristiwa 1965-1966
simak
The patterns of violence perpetrated against members of the ethnic Chinese community in Aceh between 1 October 1965 and 17 August 1966 suggest that the military leadership’s primary motivation was to physically destroy its major political opponent the PKI. This included the targeting of ethnic Chinese members of the PKI and the large-scale murder of members of Baperki who were alleged to be associated with the PKI
versi ringkas Documenting genocide – Jess Melvin
(*terutama pada sub tentang peran dan keterlibatan RPKAD) dalam buku
Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65 (Ed. Ayu Ratih, Hilmar Farid dkk) (unduh)

Chaos Untuk Coup? « IndoPROGRESS – Rut Indiah Rahayu

 ada84-104-payung-hitam-kamisan-andreas-iswinarto
Sarwo Edhie Wibowo marah karena teman dan pelindungnya, Jenderal Ahmad Yani menjadi korban Gerakan 30 September 1965. Dia memimpin pembantaian dengan penuh dendam.
Di Jawa kami harus menghasut penduduk untuk membantai orang orang Komunis. Di Bali kami harus menahan mereka, untuk memastikan bahwa mereka tidak bertindak terlalu jauh – Sarwo Edhie , Komandan RPKAD.
6397e-10325412_780947098596765_7532314066158946416_n

 

simak 300 ‘entry’ lainnya pada link berikut

 

Daftar Isi Perpustakaan Genosida 1965-1966

 

 


 

 

Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)

 

 

14542544_1036993449746974_4443364972569517121_o




13047818_10209343119272764_8338060706038815101_o13043485_10209343122352841_1135692553504633931_n (1)

 

Definisi yang diusulkan D. Nersessian (2010) untuk amandemen/ optional protocol Konvensi Anti-Genosida (1948) dan Statuta Roma (2000) mengenai Pengadilan Kejahatan Internasional. (disalin dari Harry Wibowo)
Bookmark and Share

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s