Keppres Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu, Jokowi Kukuhkan Impunitas dan Putihkan Pelaku Pelanggaran HAM

cover foto : Mural Terrror Paint

[unduh] Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 2022 : Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu

KEPPRES PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM MASA LALU JOKOWI KUKUHKAN IMPUNITAS DAN PUTIHKAN PELAKU PELANGGARAN HAM

Siaran Pers SETARA Institute

Siaran Pers Koalisi Masyarakat Sipil : Presiden Harus Cabut dan Batalkan Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

[Maria Catarina Sumarsih (Keluarga Korban Tragedi Semanggi 1), Suciwati (Istri Munir)
KontraS, KontraS Aceh, Imparsial, INSERSIUM, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Jakarta, Human Rights Working Group (HRWG), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI), Amnesty International Indonesia

Konferensi Pers Koalisi Masyarakat Sipil – Presiden Harus Cabut dan Batalkan Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

the jakarta post 24 september 2020

simak pula

[Rekaman] FGD Keppres PAHAM* : Keadilan atau Impunitas? *Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu .

[Rekaman] FGD Keppres PAHAM* : Keadilan atau Impunitas? *Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

Pernyataan Bersama tentang Keppres No.17/2022 – Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu – Perhimpunan IPT65, Watch65 Association, YPKP 1965

Pernyataan Bersama tentang Keppres No.17/2022 – Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu – Perhimpunan IPT65, Watch65 Association, YPKP 1965

Factsheet : Keadilan Transisi dan 4 Pilar Hak Korban

Factsheet : Keadilan Transisi dan 4 Pilar Hak Korban