De-Sukarnoisasi, Perpindahan Penduduk dan Perpindahan Agama Seiring dan Pasca Genosida 1965-1966 (Tragedi 1965-1966) di Tanah Karo

Menjadi Karo di Tanah Melayu: Migrasi dan Identitas Etnik Karo di Desa Kuala Lama, Serdang Bedagai [Buddayah: Jurnal Pendidikan Antropologi]

Muhammad Emil Riza Tarigan Program Studi Antropologi Sosial, Sekolah Pascasarjana, Universitas Negeri Medan 

Abstrak Studi ini bertujuan untuk memahami proses migrasi dan kebertahanan identitas etnik Karo di Kuala Lama, sebuah desa pesisir di Kabupaten Serdang Bedagai. Masalah dirumuskan pada pertanyaan: bagaimana proses migrasi etnik Karo ke Kuala Lama? Bagaimana mereka membentuk citra diri sebagai kelompok etnik tersendiri dan berbeda dengan populasi tuan rumah di Kuala Lama? Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi development research sequence. Dapat disimpulkan bahwa migrasi etnik Karo ke Kuala Lama berlangsung pada akhir tahun 1960-an, saat terjadi konflik politik akibat Gerakan 30 September. Mereka bermigrasi untuk menyelamatkan diri dari aksi-aksi penangkapan dan pembantaian terhadap siapa saja yang diduga simpatisan Partai Komunis Indonesia. Etnik Karo yang saat ini menetap di Kuala Lama adalah generasi kedua dan ketiga yang tumbuh di tengah-tengah komunitas Melayu, tetapi mereka tidak berbaur dengan budaya Melayu. Etnik Karo berusaha membentuk citra diri sebagai kelompok etnis tersendiri dengan menggunakan tanda-tanda atau karakteristik budaya tertentu, seperti merga, bahasa dan adat sebagai kriteria untuk membedakan diri mereka dari etnik Melayu.

Pembunuhan dan penangkapan terhadap siapa saja yang dianggap simpatisan PKI telah menebar ketakutan di kalangan masyarakat. Emosi ketakutan begitu kuat saat itu sehingga membuat orang-orang yang sama sekali tidak terkait dengan PKI juga dicekam ketakutan. Masyarakat Karo di pedalaman yang menganut pemena, kepercayaan asli Karo, ikut dicekam ketakutan karena kepercayaan mereka tidak diakui sebagai agama resmi oleh pemerintah sehingga mereka takut dianggap komunis yang tidak beragama (Atkinson, 1983). Bapak Resta Tarigan, warga Desa Kuala Lama, menceritakan kisah orang tuanya yang takut dianggap komunis karena menganut pemena…

Ketakutan orang Karo penganut pemena dianggap sebagai komunis membuat banyak dari mereka berusaha menyelamatkan diri dengan berpindah ke daerah pesisir. Dengan begitu, mereka bisa menyembunyikan identitas agamanya di daerah yang baru. Beberapa orang Karo penganut pemena dari Gunung Meriah, Tiga Juhar dan Patumbak memilih Desa Kuala Lama, desa pesisir yang dihuni orang Melayu, sebagai tempat tinggal yang baru. Keputusan mereka memilih Kuala Lama sebagai daerah tujuan migrasi dipengaruhi oleh kesediaan orang Melayu sebagai tuan rumah untuk menerima kehadiran migran. Pada tahun 1965- 1966, saat orang Karo pindah ke Kuala Lama, penduduk desa ini masih sangat jarang dan masih banyak tanah yang kosong. Atas persetujuan tokoh adat Melayu di Kuala Lama, para migran Karo bisa memperoleh tanah yang tidak terpakai untuk membangun tempat tinggal. 

HUBUNGAN NEGARA DAN AGAMA: KAJIAN AWAL KEPERCAYAAN PEMENA DI KARO, SUMATERA UTARA PADA 1966-1979 T

TESIS Oleh: LESTARI DARA CINTA UTAMI GINTING 157050004 

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU SEJARAH FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan negara membuat para pemeluk kepercayaan Pemena mengalami penurunan umat saat itu. Untuk mendukung tujuan tersebut dijelaskan pula kondisi negara sebelum dan sesudah peristiwa gestapu yang menjadi alasan pemeluk kepercayaan Pemena menjadi menurun. Untuk mendukung penelitian ini, maka peneliti menggunakan konsep relasi kekuasaan dan pendekatan konflik. Sejak zaman dahulu, Masyarakat Karo telah memiliki kepercayaannya sendiri yang disebut dengan kepercayaan Pemena. Masyarakat Karo percaya bahwa ada jiwa yang hinggap di batu-batu besar, kayu-kayu besar, sungai, gunung ataupun tempat-tempat yang dianggap keramat lainnya. Namun sejak masuknya missil Injil Kristen dan Siar Islam ke Tanah Karo, kepercayaan Pemena mulai mengalami penurunan umat namun tidak dalam skala besar. Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 dan dimulainya rezim orde baru, agama menjadi salah satu kunci legitimasi pemerintah pada saat itu. Demi menguatkan legitimasinya, pemerintah mengeluarkan PP No 1 tahun 1965 dan UU No 5 tahun 1969 tentang agama-agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan SK Menteri Dalam Negeri No 477/74054/1978 tentang pengisian kolom agama di KTP harus diisi dengan pilihan agama yang diakui oleh pemerintah. Pemena yang dianut masyarakat Karo tidak ada dalam pilihan yang ditawarkan pemerintah. Apabila masyarakat memutuskan untuk tidak mengisi maka dicap Komunis atau PKI. 

DAMPAK PERISTIWA G30S TAHUN 1965 TERHADAP KEKRISTENAN DI JAWA, SUMATERA UTARA* DAN TIMOR – Amos Sukamto

*dalam  hal ini Tanah Karo

Abstrak: Pasca G30S tahun 1965 merupakan masa transisi penting dalam berbagai bidang kehidupan —baik politik maupun agama— di Indonesia. Pelarangan ideologi Komunis pasca G30S berdampak pada kehidupan beragama di Indonesia. Tulisan ini membuktikan bahwa peristiwa G30S telah memberikan dampak pada meningkatnya jumlah warga Kristen di Indonesia khususnya Jawa, Sumatera Utara dan Timor setelah tahun 1965.

Loyalitas politik warga Karo terhadap Soekarno berbuah manis dengan diangkatnya seorang putra Karo, Ulung Sitepu, sebagai Gubernur Sumut pada tahun 1963. Namun badai politik yang datang seiring dengan terjadinya peristiwa 30 September 1965 (G30S) seakan turut menghantam partisipasi politik orang Karo.

selengkapnya Spirit Soekarnoisme Warga Tanah Karo – Hiski Darmayana

simak pula Kisah Ulung Sitepu, Putra Karo

Peristiwa Perpindahan Agama Secara Massal Pasca 1965 Sebagai Strategi Bertahan Hidup

Peristiwa Perpindahan Agama Secara Massal Pasca 1965 Sebagai Strategi Bertahan Hidup

1500 ‘entry’ lainnya pada link berikut

Daftar Isi Perpustakaan Genosida 1965-1966

Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)

13047818_10209343119272764_8338060706038815101_o
13043485_10209343122352841_1135692553504633931_n (1)

Definisi yang diusulkan D. Nersessian (2010) untuk amandemen/ optional protocol Konvensi Anti-Genosida (1948) dan Statuta Roma (2000) mengenai Pengadilan Kejahatan Internasional. (disalin dari Harry Wibowo)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s