Guru Sejarah, Kurikulum dan Wacana Alternatif Tragedi Kemanusiaan ‘1965’ – Tesis Kartika Pratiwi dan Kiprah Kotakhitam Forum

Mengapa harus ada evaluasi ulang dan reformasi bagi kurikulum sejarah di Indonesia? Langkah praktis apa yang dilakukan oleh Kotakhitam Forum guna mewujudkan reformasi itu? Mengapa sekolah-sekolah swasta lebih terbuka terhadap reformasi kurikulum sejarah disbanding sekolah-sekolah negeri?

simak wawancara Kartika Pratiwi dan Kurikulum Sejarah – sbs.com.au edisi Indonesia (2013) disini

Respon Guru Sejarah Sekolah Menengah Atas terhadap Wacana Alternatif Tragedi Kemanusiaan 1965 – Kartika Pratiwi

[Resume Tesis]

Tesis Lengkap

Respon guru sejarah Sekolah Menengah Atas Yogyakarta
terhadap wacana alternatif tragedi kemanusiaan 1965. Kartika Pratiwi Skripsi
thesis, Sanata Dharma University.

referensi terkait

Kajian – Tesis Stephen Pratama : Teachers’ narratives about the possibility to teach controversial history of the 1965 affair *Tentang inisiatif para guru mengajarkan sejarah alternatif ‘1965’

Sejarah 1965 : Kurikulum Pendidikan dan Respon Guru Tehadap Wacana Sejarah Alternatif

SENYAP BUKAN BERARTI DIAM :REKONSILIASI NASIONAL PERISTIWA PASCA GESTAPU ALA GURU SEJARAH

(MEN-) ‘SUBVERSI’  SEJARAH (PRODUK PROPAGANDA ORDE BARU/PALSU) YANG HEGEMONIK DARI BANGKU SEKOLAH

Kartika Pratiwi, sutradara dan produser film dokumenter animasi “A Daughter’s Memory”

“A Daughter’s Memory” Film Dokumenter Animasi Pertama Tentang Tragedi ‘65 Memenangkan 2 Kategori Dalam Kompetisi Film ReelOzInd

*Talk | From Tibet to Indonesia: Rupture and Continuum – Kartika Pratiwi and Ritu Sarin & Tenzing Sonam, with Inza Lim [Gwangju Biennale 2020] *[RE]WRITING INDONESIA 1965 HISTORY IN THE DIGITAL AGE – KARTIKA PRATIWI

1965 Ingatan Kolektif – Seri Video Film  Kotak Hitam Forum 

simak 1500 ‘entry’ lainnya pada link berikut.

Daftar Isi Perpustakaan Genosida 1965-1966

Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)

Definisi yang diusulkan D. Nersessian (2010) untuk amandemen/ optional protocol Konvensi Anti-Genosida (1948) dan Statuta Roma (2000) mengenai Pengadilan Kejahatan Internasional. (disalin dari Harry Wibowo)