Genosida Politik 1965-1966 dan Hilangnya Satu Generasi Intelektual Indonesia

Sejarawan UGM Abdul Wahid yang kini tengah meneliti dampak peristiwa G30S 1965 di berbagai universitas di Indonesia menemukan fakta adanya genosida intelektual. Dari 10 kampus yang ditelitinya, diperoleh data sekitar 299 dosen dan 3464 mahasiswa ditahan, hilang atau bahkan tewas sehingga berhenti dari kegiatan belajar-mengajarnya. Intelektual kiri UGM menempati urutan pertama yang paling banyak disingkirkan, meliputi 115 dosen dan 3.006 mahasiswa.

Selain dosen dan mahasiswa, dalam disertasinya tentang standarisasi pendidikan guru sekolah di Indonesia 1893-1969, sejarawan UGM Agus Suwignyo menemukan pula fakta hilangnya guru-guru sekolah yang berafiliasi kepada PKI. Akibatnya banyak murid sekolah kehilangan guru-gurunya yang kritis serta memiliki kesadaran politik. Sebagian besar mereka tergabung dalam organisasi PGRI Non Vak Central yang dinyatakan terlarang berdasarkan keputusan No. 85/KOGAM/1966 yang ditandatangani Soeharto pada 31 Mei 1966.

Kesempatan untuk mengabdikan ilmu pengetahuan di tanah air juga terhambat bagi para pemuda yang sebelum 1 Oktober 1965 berangkat tugas belajar keluar negeri. Mereka yang mendapatkan beasiswa ikatan dinas dari Kementerian Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) atau dari jawatan kerjanya masing-masing, terpaksa mengurungkan niatnya pulang untuk menghindari penangkapan. Banyak dari eks mahasiswa ikatan dinas (Mahid) itu yang akhirnya bekerja di luar negeri, mengamalkan ilmu dan keterampilannya untuk negeri orang.

selengkapnya Kerugian Nasional Akibat Genosida Politik 1965-1966 – Bonnie Triyana ((historia.id)

Campus on Fire: Indonesian Universities During the Political Turmoil of 1950s-1960s – Abdul Wahid – Archipel Journal

Mahasiswa – Pelajar di Dalam Negeri.

Genosida Intelektual 1965 dan Perampasan 16 Institusi Pendidikan ‘Kiri’

Genosida Intelektual 1965-1966 : Menyapu Kaum Intelektual Marhaenis / Soekarnois dan Intelektual “Merah dan Ahli”

Perburuan dan Pemberangusan Bapak Ibu Guru dan PGRI Non Vaksentral (PGRI NV) 

Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia : Pohon Kecil itu tak bisa melawan badai yang menerpanya. Tumbang * Kesaksian Tapol 65 eks Pimpinan/Kader IPPI

Mahasiswa Tugas Belajar dan Lainnya di Luar Negeri

“”Mahasiswa Indonesia dipanggil. Kami diberi surat. Saya baca semuanya sekitar satu halaman,” kata Iskandar berusaha keras mengingat. “Inti surat tersebut yang saya ingat, ‘berdasarkan perubahan situasi di Indonesia di mana Soeharto sudah berkuasa. Dengan ini, pemerintah Sukarno yang ikut bekerja sama dengan Partai Komunis Indonesia sudah digulingkan, dan bahwa pemerintahan Indonesia sudah resmi menetapkan dan mengakui Soeharto sebagai presiden. Di bawahnya ada kalimat ‘bersedia mengutuk pemerintahan Sukarno yang pro-komunis’.”

selengkapnya Tragedi G30S Menghapus Satu Generasi Intelektual Indonesia

Hampir semua penerima beasiswa negara yang kuliah di luar negeri saat G30S terjadi tak bisa pulang ke Indonesia. Mereka dipaksa mengutuk Sukarno lewat secarik surat pernyataan. 

Oleh Arzia Tivany Wargadiredja (vice.com)

Sebagai sebuah negara yang baru saja merdeka, Presiden Sukarno memiliki rencana besar dalam membangun Indonesia, yaitu membangun kemandirian ekonomi, politik, dan infrastruktur pemerintahan. Salah satu cara yang ditempuh adalah mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan menciptakan generasi baru yang potensial dengan menyekolahkan putera-puteri terbaik Indonesia ke negara-negara maju. Namun, rencana itu hilang dan imajinasi yang dibayangkan lenyap seiring dengan adanya peristiwa 1965-1966 yang ditandai dengan adanya Gerakan 30 September 1965. Tulisan ini memfokuskan pada pra dan pasca peristiwa 1965-1966 dengan mempertanyakan dua hal yang saling terkait; bagaimana Indonesia yang dibayangkan oleh Sukarno melalui pemerintahannya dalam konteks politik luar negeri di era perang dingin terkait dengan pengiriman mahasiswa dan mahasiswi Indonesia ke luar negeri? Apa dampak peristiwa 1965-1966 kepada mahasiswa dan mahasiswi Indonesia, baik karena tugas belajar ataupun kunjungan kebudayaan di luar negeri? Artikel ini menunjukkan bahwa peristiwa 1965-1966 tidak hanya menghancurkan imajinasi yang dibayangkan oleh Sukarno mengenai Indonesia, terkait dengan pengiriman putera-puteri terbaik bangsa, tetapi hal itu berakibat juga pada kemunculan eksil Indonesia di luar negeri yang membuat mereka menjadi warga negara tanpa negara (stateless). Meskipun tidak lagi menjadi warga negara Indonesia, ingatan dan aktivitas sosialnya tentang Indonesia Indonesia masih begitu kuat. Mereka inilah yang diistilahkan oleh Benedict Anderson (1994) sebagai komunitas nasionalisme jarak jauh (long-distance nationalisme)

INDONESIA YANG DIBAYANGKAN: PERISTIWA 1965-1966 DAN KEMUNCULAN EKSIL INDONESIA – Wahyudi Akmaliah

 

Kebijakan yang Gagal Dipanen – Nur Janti historia.id

‘Genosida Intelektual ’65 – Studi Eksil Politik Sebagai Intelektual’  – Soe Tjen Marching


**************

NESTAPA EKSIL1 965, KLAYABAN DI ‘PENGASINGAN’

KLAYABAN DI NEGERI ASING : KISAH PARA EKSIL 1965 DI UNI SOVYET (RUSIA)

Kisah Para Eksil 165 di Tiongkok / Republik Rakyat Cina (RRC)

Nestapa Eksil ‘1965 Dari Praha, Hutang Sejarah Hingga Film ‘Surat Dari Praha’

 

 

 beberapa mahasiswa Indonesia di luar negeri (ikatan dinas atau bukan) yang ‘dipaksa’ menjadi eksil paska g30s

 

Memoar dan Kesaksian Ibarruri Putri Alam (Putri D.N. Aidit), Tatiana Lukman (Putri M.H. Lukman)

Eksil Eyang Jono (Soegeng Soejono) : Mereka Menghormati Saya Sebagai Indonesia 

Waruno Mahdi : “Saya tak punya tempat ke mana saya pulang….Berangkat, ya, ke mana-mana…”** #Eksil1965 

Mengubah Kesedihan Menjadi Kekuatan : Sarmadji, Buku dan Pusat Dokumentasi Indonesia (Perdoi) #Eksil65 

simak pustaka eksil selengkapnya

Klayaban di Negeri Asing – Kompilasi Kisah-kisah Para Eksil 1965

Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)

14542544_1036993449746974_4443364972569517121_o
13047818_10209343119272764_8338060706038815101_o13043485_10209343122352841_1135692553504633931_n (1)
Definisi yang diusulkan D. Nersessian (2010) untuk amandemen/ optional protocol Konvensi Anti-Genosida (1948) dan Statuta Roma (2000) mengenai Pengadilan Kejahatan Internasional. (disalin dari Harry Wibowo)
Bookmark and Share

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s