Siauw Giok Bie, Wayang Orang Ang Hien Hoo dan Genosida Politik/Kultural 1965-1967

simak pula

[Kompilasi] Tionghoa dan Sejarah Gelap Genosida 1965-1966

 

Wayang orang Ang Hien Hoo langsung melejit menjadi primadona. Bahkan, Presiden Sukarno mengundang wayang orang Ang Hien Hoo di istana merdeka pada 1962. Presiden Sukarno mengundang wayang orang Ang Hien Hoo karena salah satu wayang orang yang beranggotakan warga keturunan thionghoa.

 

Saat itu, semua kesenian mati tak ada yang berani tampil. Sejumlah seniman yang disangka terlibat partai terlarang Partai Komunis Indonesia. Sehingga banyak kesenian yang mati, mereka takut tampil atraktif di depan publik. Termasuk wayang orang Ang Hien Hoo dipaksa mati, saat namanya terkenal dan menjadi idola.

Tak hanya wayang orang Ang Hien Hoo, Ketua perkumpulan sosial Ang Hien Hoo, Siauw Giok Bie juga menjadi tahanan politik setelah peristiwa September 1965 meletus. Dia dihukum tanpa proses peradilan.  Siauw menjadi Ketua mulai 1968-1965. Namun tak ada foto dan keterangannya di dalam ruang pengurus perkumpulan. Meski sejumlah foto Ketua perkumpulan lainnya dipajang di tembok, terbingkai rapi lengkap dengan keterangan lama memimpin perkumpulan.

 baca

Wayang Orang ANG HIEN HOO Mengenang Ang Hien Hoo Wayang Orng Etnis Thionghoa – Terakota

 bagian 1 dan bagian 2

Wayang Orang ANG HIEN HOO

 

 

Komunitas Ang Hien Hoo : Sebuah Pelestarian Kesenian Wayang Orang di Malang

 

Ang Hien Hoo dan Siauw Giok Bie – Abdul Malik 

 

Di zaman Belanda Siauw Giok Bie ditahan oleh penguasa Belanda, di zaman Jepang ditahan oleh penguasa Jepang dan di zaman Orde Baru di bawah Soeharto ditahan oleh penguasa tanpa proses hukum.

Di zaman Orde Baru, Siauw Giok Bie yang bersama sejumlah tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia lainnya yang telah berjuang untuk menegakkan keadilan dan membangun bangsa Indonesia yang bermartabat dan multikultural ditahan oleh penguasa selama 13 tahun tanpa adanya bukti apa-apa maupun melalui proses hukum.

 

Ketika Siauw Giok Bie pergi mengunjungi putrinya di Jerman, seseorang yang dimintai bantuan oleh istrinya untuk menjaga rumah kediaman mereka melihat peluang untuk dapat mengambil alih rumah kediamannya.  Hal ini menyebabkan bahwa Siauw Giok Bie dan istrinya, walaupun bukan pilihannya, terpaksa menetap di Jerman.

“Ketika kami mendapat kabar kalau beliau dicari lagi, maka sebagai anak-anaknya, kami sangat khawatir kalau sampai beliau balik, maka akan dipenjarakan lagi. Akhirnya, atas permohonan kami-kami ini mereka akhirnya tinggal bersama saya dan adik saya di Jerman,” tulis Siauw Ting Soan via email tertanggal 28 Juli.

 

 

 

 

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 1967
TENTANG AGAMA KEPERCAYAAN DAN ADAT ISTIADAT CINA

https://id.wikisource.org/wiki/Instruksi_Presiden_Republik_Indonesia_Nomor_14_Tahun_1967

 

 

Pemerintah Orde Baru menggunakan panduan BUKU SAKTI ini dalam menyelesaikan setiap masalah yang berhubungan dengan kecinaan.

 

Buku “Pedoman Penyelesaian Masalah Cina” setebal 1500 halaman. Buku ini terdiri dari 3 jilid mengenai Pedoman Penyelesaian Masalah Cina di Indonesia, yang diterbitkan oleh BAKIN Badan Koordinasi Intelijen Negara tahun 1979. Di halaman dalam bukunya, bagian kanan atas tertulis “Terbatas Hanya Untuk Pejabat”.

Ketegangan hubungan Republik Rakyat Tiongkok dengan Indonesia pun pecah setelah peristiwa G30S/PKI. Sebagai akibat dari peristiwa itu, pada masa orde baru tercatat keluar 8 buah produk perundang-undangan yang sangat diskriminatif secara rasial terhadap etnis Tionghoa, yaitu :

 

  1. Instruksi Presidium Kabinet RI No. 37/U/IN/6/1967 tentang Kebijaksanaan Pokok Penyelesaian Masalah Cina.
  2. Surat Edaran Presidium Kabinet RI No. SE-36/Pres/Kab/6/1967 tentang Masalah Cina.
  3. Instruksi Presiden No.14/1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat istiadat Cina.
  4. Instruksi Presiden No.15/1967 tentang Pembentukan Staf Khusus Urusan Cina.
  5. Instruksi Mendagri No. 455.2-360 tentang Penataan Klenteng.
  6. Keputusan Kepala Bakin No. 031/1973 tentang Badan Koordinasi Masalah Cina.
  7. SK Menteri Perdagangan dan Koperasi No. 286/1978 tentang Pelarangan Impor, Penjualan, dan Pengedaran Terbitan dalam Bahasa dan Aksara Cina.
  8. Surat Edaran Menteri Penerangan No. 02/SE/DI tentang Larangan Penerbitan dan Pencetakan Tulisan/Iklan Beraksara dan Berbahasa Cina.

 

selengkapnya G30S : Apa Efeknya bagi Tionghoa Indonesia

 

https://www.tionghoa.info/g30spki-1965-apa-efeknya-bagi-tionghoa-di-indonesia/

 

 

 

 

simak 700 ‘entry’ lainnya pada link berikut

Daftar Isi Perpustakaan Genosida 1965-1966

Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)

14542544_1036993449746974_4443364972569517121_o
13047818_10209343119272764_8338060706038815101_o13043485_10209343122352841_1135692553504633931_n (1)
Definisi yang diusulkan D. Nersessian (2010) untuk amandemen/ optional protocol Konvensi Anti-Genosida (1948) dan Statuta Roma (2000) mengenai Pengadilan Kejahatan Internasional. (disalin dari Harry Wibowo)
Bookmark and Share

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s