LANDREFORM PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

*buku ini dapat menjadi referensi yang komprehensif terkait konteks politis dan historis kompilasi artikel dibawah ini (*simak juga beberapa bab terkait dalam kajian Noer Fauzi yang kami lampirkan juga)

AMANAT KONSTITUSI YANG TERPENGGAL : UUPA, LANDREFORM, GERAKAN TANI DAN GENOSIDA 65

Mem-PKI-kan Petani, Menjarah Tanah :Kekerasan dan Perampasan Tanah Pasca (Genosida) 1965 

 

Dari kenyataan sejarah yang muncul sehubungan dengan pelaksanaan landreform di Indonesia, organisasi negara yang dibentuk dari pusat hingga tingkat desa yang bertanggung jawab menjalankan landreform terbukti tidak mampu menjalankannya secara efektif. Desakan dari kekuatan-kekuatan organisasi massa aksi-aksi yang semakin radikal, sebagian besar memang mencerminkan ketidakmampuan pemerintah untuk menjadikan landreform sebagai program nasional pemerintah. Di wilayah pedesaan, justru kekuataan yang paling aktif mendorong dijalankannya kebijakan tersebut adalah organisasiorganisasi massa radikal.

 

Kenyataan ini pada hemat saya merupakan bukti lemahnya kekuatan aparat kekuasaan negara dan terbukanya wilayah pedesaan sebagai ajang pertarungan antara kekuatan politik yang ada pada saat itu. Di tingkat lokal, suatu kebijakan hanya dapat didukung oleh seberapa besar pengaruh dan kekuatan yang dimiliki oleh masingmasing kelompok politik, seperti yang ditunjukan di Jawa Timur dan Jawa Tengah selama dijalankannya kebijakan landreform. Kondisi ini adalah bukti bahwa kekuasaan negara pada saat itu sangat lemah dalam mengurus birokrasi dan aparatnya sendiri sampai ke tingkat daerah. Sebuah kebijakan yang telah diputuskan di pusat bisa lemah bahkan patah pelaksanaannya dalam penerapannya di daerah.

 

Dari sudut kaum tani sendiri, program pembagian tanah dan perbaikan perjanjian bagi hasil telah menjadi seruan yang menarik simpati mereka, terutama kalangan kaum tani miskin dan tani tak bertanah yang berjumlah mayoritas di pedesaan. PKI dan BTI telah berhasil menarik simpati mereka, pada saat aparat negara tidak mampu menjalankan kebijakan tersebut. Namun simpati yang mengalir tersebut pada akhirnya justru seperti bumerang ketika mereka tidak mampu mengendalikan tingkat radikalisasi massa petani yang berhasil mereka raih.

(Andi Achdian; TANAH BAGI YANG TAK BERTANAH: LANDREFORM PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN hal 103-104)

 

klik

Tanah Bagi yang Tak Bertanah

Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Andi Achdian

 

 

 

Politik Pertanahan Demokrasi Terpimpin: Gagalnya Proyek Hegemoni – Daniel Hutagalung

“Pengantar” untuk Andi Achdian, Tanah Bagi Yang Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965. Bogor: Kekal Press, 2009

*tidak termuat dalam ebook ini

 

 

 

 

00christina3

 

Sekilas tentang SEJARAH Undang-undang Pokok Agraria -1960 – Gunawan Wiradi

 

 

[unduh] Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia – Noer Fauzi Rachman* 

 

[unduh] Land Reform Dari Masa Ke Masa – Noer Fauzi Rachman

 

 

 

Simak 700 ‘entry’ lainnya pada link berikut

Daftar Isi Perpustakaan Genosida 1965-1966

Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)

14542544_1036993449746974_4443364972569517121_o

13047818_10209343119272764_8338060706038815101_o13043485_10209343122352841_1135692553504633931_n (1)
Definisi yang diusulkan D. Nersessian (2010) untuk amandemen/ optional protocol Konvensi Anti-Genosida (1948) dan Statuta Roma (2000) mengenai Pengadilan Kejahatan Internasional. (disalin dari Harry Wibowo)
Bookmark and Share

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s