Dampak Putusan Pembatalan UU No.27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Akses Keadilan Korban Bagi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

****Mahfud MD (Menko Polhukam) Dorong RUU KKR Segera Masuk Prolegnas 2020

 

***Keadilan Transisi dan 4 Pilar Hak Korban (unduh)

5f36e-Gerakan-Gerakan-Agraria-Transnasional (1)

 

P U T U S A N MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA   Nomor 18/PUU-V/2007 

 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2004 TENTANG

KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI

 

RINGKASAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 006/PUUIV/2006 TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2004
TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
TANGGAL 7 DESEMBER 2006

 

 

 

Putusan MK tentang UU KKR Dianggap Ultra Petita – hukumonline

Sudah beberapa kali MK membuat putusan yang sifatnya ultra petita. Jadi, MK memberikan satu pelajaran untuk tidak konsisten dengan hukum acara.

Komisi Layu Karena Amnesti – Gatra

Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Putusannya melebihi gugatan yang diajukan. Dinilai kemunduran bagi upaya pengusutan pelanggaran HAM masa lalu.

MENJADIKAN HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI HAK KONSTITUSIONAL

Pandangan Kritis atas Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review UU KKR dan Implikasinya bagi Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu – ELSAM 

 

LAPORAN PENELITIAN DAMPAK DAN IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI YANG MEMUTUSKAN PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NO. 27TAHUN 2004 TENTANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI TERHADAP MEKANISME HUKUM DAN AKSES KEADILAN KORBAN BAGI PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT

Tim Peneliti R. Herlambang Perdana Wiratraman, S.H., M.A. (Ketua) Emmanuel Sudjatmoko, S.H., MS. Endang Sayekti, S.H., M.Hum. Dwi Rahayu Kristianti, S.H., M.A. Zendy Wulan Ayu W.P., S.H. Maradona, S.H. LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI (LKK) UNIVERSITAS AIRLANGGA 2007

 

IMPLIKASI PEMBATALAN UNDANG-UNDANG KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI TERHADAP PROSPEK PENANGANAN PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA Agus Raharjo – Unsoed* 

 

Penyelesaian Kasus HAM Mandek, Komnas HAM Minta Presiden Keluarkan Perppu KKR – kbr.id

“Mengingat mendesaknya penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dan ketiadaan payung hukum dibentuknya KKR, maka Presiden dapat mengeluarkan Perppu tentang KKR.”

Simak 700 ‘entry’ lainnya pada link berikut

Daftar Isi Perpustakaan Genosida 1965-1966

Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)

14542544_1036993449746974_4443364972569517121_o

13047818_10209343119272764_8338060706038815101_o13043485_10209343122352841_1135692553504633931_n (1)
Definisi yang diusulkan D. Nersessian (2010) untuk amandemen/ optional protocol Konvensi Anti-Genosida (1948) dan Statuta Roma (2000) mengenai Pengadilan Kejahatan Internasional. (disalin dari Harry Wibowo)
Bookmark and Share

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s