Kekerasan Anti-Tionghoa dan Anti-RRC Dalam Sejarah Gelap Genosida Politik 1965-1966

simak pula

[Kompilasi] Tionghoa dan Sejarah Gelap Genosida 1965-1966

sumber foto : screen capture dari Suara Pemred

 

 

 

 

 

 

 

Tionghoa dalam Sejarah Gelap 1965 – Munawir Aziz

 

Pasca 1965, warga Tionghoa di negeri ini mengalami tekanan dari penguasa. Rasialisme terhadap orang Tionghoa meningkat tajam karena pemerintah China (RRC) dianggap sebagai sponsor utama dari peristiwa gelap 30 September 1965. RRC dituduh mendukung Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk merebut kekuasaan di Indonesia. Hingga, warga Tionghoa yang tidak terafiliasi dengan PKI juga kena getahnya.

 

Segala sesuatu yang berbau Tiongkok disingkirkan rezim Soeharto yang menjadi penguasa di ujung sisa kehidupan Soekarno (Wijayakusuma, 2005:213). Dari sisi gelap itu, muncul dikotomi antara pribumi dan nonpribumi sebagai politik strata demografis yang diembuskan dari lorong kekuasaan. Warga Tionghoa disingkirkan dari ruang publik dengan kebijakan-kebijakan represif yang diterapkan Soeharto ketika menduduki singgasana kekuasaan.

 

 

Soeharto dan Kebijakan Anti-Tionghoa – Sinar Harapan

 

Begitu presiden pertama republik tak berdaya, dengan surat sakti  Supersemar Soeharto menjadi digdaya. Berbalik 180 derajat pula  kebijakannya yang semula merangkul, menjadi memusuhi Tionghoa.  “Selaras dengan terjadinya Gerakan 30 September (G30S), dimulailah kampanye sinophopia atau anti-Tionghoa yang luas, disponsori kekuatan  asing, terutama Inggris dan Amerika Serikat (AS). Di dalam negeri, Lembaga Pembinaan dan Kesatuan Bangsa (LPKB) menggunakan momen ini untuk menghantam Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki),” kata Benny G.Setiono, penulis buku Tionghoa Dalam Pusaran  Politik.

 

Ia mencatat dalam Bab 49 bukunya, 25 Maret 1966 pemerintah menutup perwakilan kantor berita Hsinhua (sekarang ditulis Xinhua) dan  mencabut seluruh kartu pers wartawannya.

 

“Mereka membelokkan opini rakyat Indonesia dengan menyatakan musuh  bangsa dan rakyat Indonesia yang sesungguhnya adalah China yang  berasal dari utara, yakni Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dengan  serentak semua media massa Indonesia – yang lolos screening Angkatan Darat dan diizinkan terbit kembali – melakukan propaganda anti-Tionghoa dan anti-RRT,” tambah Benny.

……………..

Benny yang waktu itu mahasiswa Universitas Res Publica menyaksikan  mulai April 1966 tindakan kesatuan-kesatuan aksi mendapat dukungan  militer yang mengeluarkan perintah penutupan 629 sekolah-sekolah  Tionghoa, sehingga 272.782 murid dan 6.478 gurunya terlantar. Dengan Surat Keputusan 6 Juli 1966, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melarang murid eks sekolah Tionghoa ditampung di sekolah swasta nasional, sedang di sekolah negeri hanya dibatasi kurang dari lima persen saja.

 

Tidak itu saja, Benny menyebutkan tanggal 8 Mei 1966 Pangdam Aceh, Brigjen Ishak Djuarsa memerintahkan seluruh Tionghoa WNA meninggalkan Aceh sebelum 17 Agustus 1966. Alhasil lebih dari 15.000 Tionghoa terpaksa angkat kaki dari Serambi Mekkah.

 

Sementara Pangdam Sriwijaya, Brigjen Makmun Murod mengizinkan Tionghoa WNA tinggal hanya di Pulau Bangka Belitung, kalau tidak mau, dipersilakan pulang ke RRT. Tanggal 20 Desember 1966 Brigjen Ryachudu mengusir ketua dan seluruh pengurus Chung Hua Kung Hui dari Kalimantan Barat. Sehari kemudian Walikota Makassar melarang Tionghoa  WNA berdagang kebutuhan bahan pokok, Benny menambahkan Juli 1966 Pangdam Brawijaya, Mayjen Soemitro melarang seluruh koran Tionghoa dan melarang penggunaan huruf dan bahasa China di muka umum, termasuk buku. Soemitro juga melarang Tionghoa WNA/stateless berdagang di kota, kecuali Surabaya; dilarang pindah domisili, dikenai pajak Rp 2.500 per jiwa dan menutup seluruh kelenteng di Jawa Timur dan Madura.

 

Bahkan 3 dan 21 Januari 1967 toko-toko Tionghoa WNA di luar Surabaya harus ditutup dan uang hasil penjualan barang dideposito dan dilaporkan ke panitia daerah. Dalam prakteknya, sumber SH mengalami tokonya diambil-alih tentarabegitu saja, tanpa proses hukum apapun dan dibiarkan terlunta-lunta.

 

 

dokumen kedubes AS yang telah dideklasifikasikan

ACEH

 

Why Not Genocide? Anti-Chinese Violence in Aceh, 1965–1966 – Jess Melvin

Abstract

This article provides an account of anti-Chinese violence in Aceh between 1 October 1965 and 17 August 1966. Drawing upon original oral history evidence and previously unknown documentary sources, this article builds upon current scholarly understandings that two phases of violence involving members of the ethnic Chinese community can be identified in Aceh during this period, to explain how a third explicitly ethnic-based phase of violence directed against members of the ethnic Chinese community in Aceh can also be identified. Based on this research and a reflection on the precedent set by the Cambodian genocide as to how the current legal definition of genocide can be applied, this article argues that the assessment that the Indonesian killings should not be understood as genocide is premature.

 

 

MEDAN

Baperki, KomunitasTionghoa, dan G30S di Kota Medan – Dian Purba

 

Pada 5 Oktober, Komandan Teritorium Sumatra Mayjend A.J. Mokoginta berpidato di Medan mengutuk Gerakan 30 September sebagai “kontra-revolusioner”. Dia menggambarkan gerakan itu sebagai “alat negara asing”, merujuk kepada Tiongkok. Mokoginta menuding Tiongkok berada di belakang gerakan ini. Mokoginta menilai gerakan itu hendak menghancurkan revolusi Indonesia.

 

 

Anti Communist Violence and Ethic Chinese in Medan North Sumatera 

Yen-ling Tsai & Douglas Hammen

 

 



 

simak di menit 50.40 tentang testimony pelaku pengganyangan orang tionghoa dalam film Jagal

 

KALIMANTAN BARAT

[Situs Genosida]Penumpasan PGRS/PARAKU, Komunisme dan Pembersihan Etnis Tionghoa di Pedalaman Kalimantan Barat 1967

 

“Sejarah resmi selalu menyatakan bahwa pembantaian 1965 dimulai dari usaha kudeta Gerakan 30 September (G30S). Sejarah yang sama mengajarkan bagaimana jenderal-jenderal Angkatan Darat ditangkap dan disiksa oleh gerombolan G30S, yang sesungguhnya dipimpin oleh perwira-perwira muda Angkatan Darat. Mereka disiksa habis-habisan, muka mereka disilet, kemaluan dipotong, dan dipukuli.

 

Dari narasi itulah muncul pembantaian massal. Pelakunya, sebagaimana kelihatan dalam film ‘The Look of Silence’ bukanlah tentara melainkan ‘massa’ atau rakyat yang marah terhadap PKI.

 

Hal yang serupa diulangi dalam menangani PGRS/Paraku di Kalimantan Utara, yang kebetulan disokong oleh etnis Cina. ‘Pemberontakan’ ini berhasil dipadamkan karena penculikan dan kemudian pembunuhan sembilan orang Dayak –diantaranya adalah Temenggung. Orang-orang Dayak ini disiksa sebelum dibunuh. Setelah meninggal, kelaminnya dipotong dan dimasukkan ke dalam mulut dan didadanya terdapat kain bertuliskan aksara Cina. Kemudian diketahui bahwa penculikan dan pembunuhan ini adalah bagian dari operasi ‘psywar’ (perang psikologis) yang dilakukan oleh pihak militer.

 

Kematian sadis itulah yang disebarkan. Seorang petinggi militer dengan terus terang mengakui adanya operasi militer untuk mendorong orang-orang Dayak melakukan ‘pengayauan’ terhadap orang-orang Cina. Pihak militer dengan aktif mendampingi orang-orang Dayak melakukan pembunuhan dan pengusiran orang-orang Cina dari pedalaman Kalimantan Barat.”

 

dipetik dari 1965: Pembunuhan Tanpa Akhir – Made Supriatma




foto dari berbagai sumber

 

Kesaksian Siauw GiokTjhan dalam Gestapu 1965 – Hasan Kurniawan (sindonews)


‘Dicina-cinakan’ di jalan: pengalaman putra ‘tokoh integrasi’ TionghoaIndonesia pada 1965 (bbc Indonesia)


G30S/PKI 1965; Apa Efeknya Bagi Tionghoa di Indonesia?


Kedutaan RRC dan Orang Tionghoa Jadi Sasaran – Renne R.A Kawilarang (viva)


Dokumen Kedubes AS di Jakarta Ungkap Kerusuhan Rasial 1965 (detik)

 

 

 

HOAX Mao Zedong
(Pemerintah RRT – Republik Rakyat Tjina) Dibalik G30S





 

Arsip Rahasia AS: HoaxMao Zedong Terlibat G30S – tirto.id

 

Dokumen AS: China danBantuan Senjata G30S 1965, Hoax (detik)

 

China and the Sept. 30movement – A. Dahana (thejakartapost)

 

Q&A: Was China behindthe Sept. 30 1965 failed coup? (thejakartapost)

 

G30S dan Masa SuramHubungan RI-RRC (viva)

 

Membuka Tabir: China dalam Pusaran G30S (gatra)

 

 

Tentang Propaganda & Aksi Anti-Tionghoa dan Anti RRT (Republik Rakyat
Tjina) dalam Dokumen Kedubes AS yang telah dideklasifikasi

 

Dokumen 12

Telegram 1425 from
American Embassy Jakarta to Secretary of State, Secret

1965-11-12

Sumber: RG 84, Entry P
339, Jakarta Embassy Files, Box 14, Folder 5 pol 23-9 Sept 30th Mvt Nov 10-19-1965

 

Telegram dari Dubes Marshall Green meringkas keadaan politik dan keamanan di Sulawesi, Jawa Tengah dan Jawa Timur, saat represi yang didukung dan diatur oleh AD terhadap mereka yang dituduh pendukung PKI, dan juga warga Tionghoa, terus meluas. Menurut Green, seorang pemuka Protestan Sulawesi melaporkan bahwa “90% dari toko-toko Tionghoa di Makassar diserbu dan isinya dihancurkan selama kerusuhan 10 Nopember yang dinyatakan melibatkan hampir seluruh penduduk.” Pemuka Protestan tersebut “juga melaporkan kekerasan anti-PKI yang luas di daerah Bugis di
Sulawesi. Warga Muslim di Bone dilaporkan merangsek masuk ke dalam sebuah kamp tahanan dan membunuh 200 tahanan PKI.”

 

salinan arsip
https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=4107022-Document-12-Telegram-1425-from-American-Embassy

 

 

Dokumen 20

Airgram A-373, Joint
Weeka No. 46 from U.S. Embassy Jakarta to State, Secret.

1965-12-07

Sumber: RG 84, Entry P
339, Jakarta Embassy Files, Box 10, Folder 12-POL 2-1 Joint Weeks Sept.
1-December 31, 1965

 

Joint Week ini melaporkan tentang kampanye yang sedang berlangsung melawan PKI, mencatat penangkapan sampai 34.000 anggota terduga PKI di Jawa saja dan penangkapan atau eksekusi di luar hukum terhadap anggota terkemuka Politbiro PKI. Laporan tersebut mencatat bahwa “aset cair penduduk asli Cina/Tionghoa di Indonesia disita di beberapa provinsi” dan bahwa “komandan militer regional akan mengambil alih semua penggilingan padi dan perusahaan tekstil yang dimiliki oleh anggota Asosiasi Komunitas Tionghoa Baperki,” sebuah tindakan oportunis yang dilakukan dengan cara menghubungkan orang Tionghoa setempat dengan Gerakan 30 September.

 

salinan arsip
https://nsarchive.gwu.edu/kedutaan-besar-mengikuti-berjalannya-pembunuhan-massal-di-indonesia-pada-tahun-1965

 

 

Dokumen 28

Telegram 222 from American
Consul General Hong Kong to American Embassy Jakarta, Limited Official Use

1966-04-27

Sumber: RG 84, Entry P
339, Jakarta Embassy Files, Box 27, Folder 14 Pol 23-9 rebellions and coups
1966

 

Laporan ini mengkonfirmasikan bahwa informasi yang beredar pada tanggal 1 Oktober 1965, yaitu bahwa Mao dan Republik Rakyat Cina telah terlibat dalam tindakan Gerakan 30 September adalah “tipuan.” Penulis menjelaskan sebuah artikel yang muncul dalam surat kabar yang disponsor militer, Angkatan Bersendjata pada tanggal 26 April 1966 adalah sebuah artikel yang “mereproduksi kata demi kata” sebuah artikel yang pernah muncul pada tanggal 16 Desember 1965 dalam surat kabar dwi-mingguan bahasa Cina yang bermarkas di Hong Kong. Artikel asli, catatan penulis, telah “jelas-jelas ditulis untuk menertawakan rezim Peking.” Kedua artikel tersebut menggambarkan Mao telah membantu Ketua PKI Aidit merencanakan usaha kudeta Gerakan 30 September, termasuk waktunya. Mao juga dicatat telah mendesak Aidit untuk “tegas dalam mengenyahkan para jenderal.” Kedua artikel tersebut selanjutnya menyarankan Mao menetapkan bahwa pembunuhan terhadap “kader dan tentara” mungkin diperlukan – karena Mao sendiri telah “membunuh lebih dari 20.000 kader dan tentara” selama naiknya ke tahta kekuasaan. Penyebaran informasi salah ini tidak hanya mendukung klaim militer bahwa Mao telah membantu Aidit merencanakan “kudeta gagal” Gerakan 30 September, namun juga klaim militer bahwa PKI berencana untuk melakukan pembunuhan massal terhadap lawan-lawannya, sehingga membenarkan kampanye pembunuhan militer sendiri terhadap PKI.

 

salinan arsip
https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=4107039-Document-29-Telegram-222-from-American-Consul

 

Dokumen 30

Telegram A-673 from
American Embassy to Department of State, Confidential. ‘Example of Anti-Chinese Propaganda’

1966-03-04

Sumber: RG 84, Entry P
339, Jakarta Embassy Files, Box 27, Folder 14 Pol 23-9 rebellions and coups
1966

 

Laporan ini memperkenalkan sebuah salinan artikel surat kabar terlampir yang dipakai untuk menyebarkan garis propaganda militer bahwa PKI dan Cina berada di balik Gerakan 30 September. Penulis, Duta Besar Green, mengakui bahwa tuduhan telah dilontarkan untuk melayani “kebutuhan propaganda saat ini.” Militer, Green menjelaskan, ingin mengalihkan kesalahan dari Sukarno sambil mendorong gagasan bahwa “gerakan pro komunis secara keseluruhan… harus dianggap bersalah ‘secara prinsip’.” Green menyatakan dengan jelas bahwa “kita tidak berpikir Cina adalah faktor utama dalam Gerakan 30 September.”

 

salinan arsip
https://nsarchive2.gwu.edu//dc.html?doc=4107038-Document-28-Telegram-A-673-from-American-Embassy

 

Laporan Lengkap Tentang
Dokumen Rahasia yang telah dideklasifikasi selengkapnya sila kunjung

 

Kedutaan Besar AS mengikuti berjalannya pembunuhan massal di Indonesia pada tahun 1965

 

simak 700 ‘entry’ lainnya pada link berikut

Daftar Isi Perpustakaan Genosida 1965-1966

 

 

Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)

 

 

14542544_1036993449746974_4443364972569517121_o

Bookmark and Share

 

13047818_10209343119272764_8338060706038815101_o13043485_10209343122352841_1135692553504633931_n (1)

 

Definisi yang diusulkan D. Nersessian (2010) untuk amandemen/ optional protocol Konvensi Anti-Genosida (1948) dan Statuta Roma (2000) mengenai Pengadilan Kejahatan Internasional. (disalin dari Harry Wibowo)

 

Bookmark and Share

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s