Perjuangan Panjang Meraih Keadilan : Mencatat Kemenangan-kemenangan Kecil Penyintas 1965 di Ranah Hukum dan Politik

 

 

 
A. Hak Politik Dalam Pemilihan
Umum
 
 
 
 
 
Anggota PKI dan organisasi massa yang bernaung di bawahnya kini bisa bernafas lega. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa larangan untuk menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD bagi mereka tidak mempunyai landasan yuridis yang cukup.
 
Petikan PUTUSAN Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

 

M E N G A D I L I:

Mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh sebagian Pemohon I, yakni: 1) Payung Salenda. 2) Gorma Hutajulu. 3) Rhein Robby Sumolang. 4) Ir. Sri Panudju. 5) Suyud Sukma Sendjaja. dan 6) Margondo Hardono; dan seluruh Pemohon II, yakni: 1) Sumaun Utomo. 2) Achmad Soebarto. 3) Mulyono. 4) Said Pradono Bin Djaja. 5) Ngadiso Yahya Bin Somoredjo. 6) Tjasman Bin Setyo Prawiro. 7) Makmuri Bin Zahzuri.

Menyatakan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selengkapnya 

http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=download.Putusan&id=22

 

Pasal 60 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 60 Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi syarat:

a. warga negara Republik Indonesia yang berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

d. cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

e. berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;

f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;

g. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI,
atau organisasi terlarang lainnya;

h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

i. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

j. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten; dan

k. terdaftar sebagai pemilih. 

 

periksa

 

 

 
B. Diskriminasi Layanan Kependudukan Terhadap Penyintas 1965
Ia ditangkap pada 1968 ketika sedang menyanyi di Istana Kepresidenan Cipanas untuk acara ulang tahun PKI.
Selepas keluar dari penjara tahun 1975, KTP nya dilabeli ET, alias eks tapol. Ia juga tidak mendapatkan KTP seumur hidup.
Nani sudah menempuh berbagai jalur hukum.
Pada 2008, Mahkamah Agung menyatakan negara telah melanggar hak Nani. Alhasil, Nani mendapatkan KTP seumur hidup. Tapi, masih ada ganjalan. Nani ingin namanya direhabilitasi. Tak dikaitkan dengan PKI.
Tahun 2011, ia mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar negara merehabilitasi namanya. PN Jakpus menolak. Upaya banding telah diajukan ke PTUN, tapi Nani tetap ditolak.
Tahun 2013, ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
Tahun 2015, Mahkamah Agung melalui Putusan No 3286 K/Pdt/2015 menolak permohonan Kasasi
Dengan demikian ia dimenangkan dalam kasus diskriminasi pelayanan kependudukan, namun dipatahkan dalam gugatan rehabilitasi nama baik
 
simak juga 
 

 

 

 

 

 

Bulan ini berulang tahun ke-75, masih harus berjuang merehabilitasi nama baiknya.
 
 
 
Bisa jadi, bagi sebagian orang kasus Nani Nurani hanya persoalan administrasi biasa, yaitu tak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tetapi Nani merasa diperlakukan diskriminatif ketika Camat Koja menolak memperpanjang KTP yang sudah habis masa berlaku, dan — karena Pemohon sudah berusia 60 tahun– memberikan KTP seumur hidup. Penolakan itu didasarkan pada kenyataan bahwa Nani adalah bekas tahanan politik (eks-tapol) Golongan C. Tujuh tahun saya ditahan di Penjara Bukit Duri tanpa pernah diadili ke pengadilan, tegas perempuan yang kini tinggal di Plumpang, Jakarta Utara itu.

 

Meskipun Mahkamah Agung (MA) hanya mempertimbangkan aspek formalitas gugatan, menurut Asfinawati, putusan MA menjadi preseden yang baik bagi ratusan ribu bahkan jutaan orang yang terkena stigma PKI atau terlibat G.30.S tanpa pernah dihadapkan ke persidangan. Putusan ini bisa menjadi inspirasi bagi banyak pihak untuk melakukan perbaikan, timpal Taufik Basari, Direktur LBH Masyarakat.
 
 

 

 
C. Permintaan Maaf Walikota Palu
dan Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013
 
“Saya sama juga dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Pada waktu itu, saya tidak tahu apa-apa. Kondisi negara saat itu, yah, sudah begitu. Tentara juga begitu. Saya juga punya keluarga, banyak yang jadi korban. Sebagai pemerintah Kota Palu, saya minta
maaf kepada Bapak, Ibu, Saudaraku semua yang menjadi korban Peristiwa 1965.
Saya bisa dikatakan pelaku pada saat itu karena ikut batangkap (menangkap) dan
bajaga-jaga (menjaga) rumah tahanan. Ke depan, karena pemerintah kota kami
tidak punya data-data, jadi tolong dibantu sama SKP-HAM yang menseriusi
mengurus Bapak—Ibu korban ini. Saya tidak bisa sendiri, akan dibantu melalui
SKPD. Sampaikan saja apa yang bisa kami lakukan, untuk sedikit meringankan
beban Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu.”
 
Demikian, pernyataan Walikota Palu, Rusdi Mastura, ketika dia menyampaikan permintaan maaf kepada korban Peristiwa 1965 di acara Dialog Terbuka Memperingati Hari Hak Korban Pelanggaran HAM atas Kebenaran dan Keadilan yang digagas oleh Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM)[2] Sulawesi Tengah, 24 Maret 2012. Kini, setelah dua tahun permintaan maaf itu disampaikan, komitmen Pemerintah Kota Palu untuk memberikan pemenuhan hak kepada para korban pelanggaran HAM, mulai terasa geliatnya. Sebuah Peraturan Walikota (Perwali), yang diinisiasi SKP-HAM Sulteng dan dibantu oleh Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK), telah hadir sebagai buah dari adanya permintaan maaf itu.

 

Peraturan Walikota Palu Nomor 25 Tahun 2013 yang berisikan 17 Pasal itu bertajuk “Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Daerah.” Sepintas lalu, seakan tak ada kaitan secara khusus antara tajuk Perwali dengan pemenuhan HAM bagi para korban pelanggaran HAM. Pertanyaan yang sangat mungkin mengemuka: “Bagaimana bisa konteks Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)[3] bisa terimplementasi sebagai pemenuhan hak bagi para korban pelanggaran HAM, khususnya bagi para korban Peristiwa 1965 yang notabene merupakan korban pelanggaran HAM masa lalu?”

 

dari artikel Nurlaela A.K. Lamasitudju – Sekretaris Jendral Solidaritas Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (SKP-HAM), Sulawesi

 

Selengkapnya

 
 

 
 
D.Restu Pemkot dan Ijin Pemanfaatan
Lahan dari Perhutani untuk Pemugaran dan Penisanan Kuburan Massal Plumbon –
Semarang
 
 
 
 
 
E. Layanan Bantuan Medis dan
Psikososial Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
 
 
 
 
 

 

F. Hasil Penyelidikan Pelanggaran Ham yang Berat Peristiwa 1965-1966 (Komnas
HAM) dan Laporan Pemantaua HAM Perempuan – Mendengarkan Suara Perempuan Korban
Peristiwa 1965-1966 (Komnas Perempuan)

 

 

 

G. Lain-lain
 
 
 

simak 700 ‘entry’ lainnya pada link berikut

Daftar Isi Perpustakaan Genosida 1965-1966

 

 

Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)

 

 

 

 

14542544_1036993449746974_4443364972569517121_o

Bookmark and Share



13047818_10209343119272764_8338060706038815101_o13043485_10209343122352841_1135692553504633931_n (1)



Definisi yang diusulkan D. Nersessian (2010) untuk amandemen/ optional protocol Konvensi Anti-Genosida (1948) dan Statuta Roma (2000) mengenai Pengadilan Kejahatan Internasional. (disalin dari Harry Wibowo)

 

Bookmark and Share

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s