[Romusha/Rodi] Kerja Paksa – ‘Perbudakan’ Tapol 65 di Jaman Orde Baru Suharto / Genosida 1965-1966

“Kerja rodi tapol di Nusakambangan”  karya perupa Sanggar Bumi Tarung Sudiyono SP (Tapol – Penyintas 65)
 
Jaksa penuntut mengajukan sejumlah bukti yang menyatakan bahwa para tahanan dipaksa bekerja sampai ke tahap perbudakan. Perbudakan adalah sebuah kejahatan dalam hukum internasional, juga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Dakwaan dari penuntut memberikan beberapa lokasi kerja paksa, contohnya di Monconglowe (disebut Moncong Loe oleh Komnas HAM), Sulawesi Selatan, Pulau Buru, Maluku, Balikpapan, Kalimantan Timur, Nusa Kambangan, dan Plantungan, Jawa Tengah, dan di beberapa penjara di Jawa Barat.
Terkait para tahanan di Pulau Buru, Komnas HAM melaporkan:
 Pulau Buru terletak di Maluku. Sekitar 11.500 tahanan diasingkan di pulau ini. Perbudakan juga terjadi di sini. Para saksi menceritakan kepada tim Komnas bahwa mereka harus bekerja tanpa bayaran di gudang, bendungan, kantor komandan, pabrik semen, dan kompleks perumahan. Mereka harus bekerja di sawah penduduk dan para pejabat tanpa bayaran. Mereka juga mengatakan bahwa 90% dari istri para tahanan diwajibkan untuk melayani keinginan seksual para tentara dan pekerja sipil. Komnas HAM menyimpulkan bahwa perbudakan dan perbudakan seksual terjadi di Pulau Buru.
Pada tahun 1973 Amnesty Internasional melaporkan bahwa para tahanan perempuan bekerja di sawah dari pagi sampai malam untuk memproduksi makanannya sendiri. Mereka hanya diberi nasi dan sayuran, sedangkan kebutuhan lainnya didapat dari kerabat mereka seperti gula, teh, kopi, sabun, dan pakaian bersih. Keluarga tidak diperkenankan menengok para tahanan di Plantungan. Walaupun mereka bisa mengirimkan paket makanan, komunikasi antar keluarga dan para tahanan sangat sulit dan mahal.
 Dalam pengadilan rakyat yang lalu, sebuah laporan tertulis menggambarkan sistem kerja paksa ini:
Di berbagai tempat penahanan, para tahanan politik bekerja tidak hanya di sekitar tempat tahanan mereka. Para tapol bekerja dengan bayaran yang sedikit atau tanpa bayaran sama sekali di seluruh proyek pembangunan infrastruktur dan perkebunan. Pergerakan tapol dari penjara ke tempat kerja ini diawasi, ada yang diawasi per hari dan ada juga yang dalam jangka waktu yang agak lama, tergantung dari lokasi kerjanya. Di setiap kasus penahanan pasti terjadi kerja paksa yang berkembang menjadi perbudakan. Laporan seperti ini diperoleh dari Sulawesi Tengah (Palu, Donggala, Poso), Sumatra Utara (Asahan, Langkat, Deli Serdang), Jawa Tengah, Jawa Timur, juga di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat.
Ada dua orang yang memberikan kesaksian dalam pengadilan rakyat yaitu saksi korban Bapak Basuki Bowo (nama samaran) dan saksi ahli Dr Asvi Warman Adam. Bapak Basuki Bowo menceritakan pengalamannya selama 9 tahun menjadi tahanan di Pulau Buru. Dalam masa ini, beliau diwajibkan untuk bekerja sangat keras dan ekstrim (tanpa upah) untuk proyek pembangunan infrastruktur di sebuah hutan yang belum terjamah, kemudian menggarap tanah untuk mendapatkan sumber makanan. Hasil kebun ini kemudian dijual, dan untungnya diambil oleh para penjaga dan komandannya.
Dr Asvi Varman Adam, seorang sejarahwan dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) mengkonfirmasi adanya kerja paksa. Dalam penelitiannya tahun 2013, Dr Asvi mengatakan sedikitnya 11.600 tahanan dibawa ke Pulau Buru dan melakukan kerja paksa di 23 kamp kerja paksa. Setiap kamp terdapat 500 orang. Selanjutnya, beliau mengatakan:
Para tahanan dibebaskan tahun 1978-1979 karena adanya tekanan kelompok internasional (para donor). Tekanan ini mengharuskan kerja paksa di Pulau Buru ini ditutup. Ketika para tahanan datang, Pulau Buru masih merupakan hutan rimba. Di tahun 1974, para tahanan bekerja sangat keras dan berhasil menggarap 3 hektar sawah padi. Kemudian Pulau Buru menjadi sumber pangan di Indonesia berkat kerja keras para tahanan.
Pertimbangan Hukum
Dalam hukum internasional, ada perbedaan antara ”kerja paksa” dan “perbudakan”. Perbedaannya terletak pada situasi dan kondisinya seperti kerja paksa dan kontrol dari pelaku terhadap hidup para tahanan. Karena pemaksaan kerja yang ekstrim dalam kondisi yang tidak manusiawi dan kontrol menyeluruh dari militer dan petugas sipil negara, para tahanan ini mengalami perbudakan. Perbudakan adalah kejahatan kemanusiaan dan kejahatan dalam hukum domestik Indonesia No. 26/2000, artikel 9 (c).
Perbudakan juga merupakan pelanggaran terhadap Konvensi tahun 1930, terutama kerja paksa/ wajib. Konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia tanggal 12 juni 1950. Dalam konvensi ini dijelaskan tentang batasan beratnya pekerjaan dan kondisi kerja yang layak.

Dikutip dari berkas PUTUSAN AKHIR MAJELIS HAKIM IPT 1965 
Penduduk sipil yang menjadi korban perbudakan sebagai akibat dari tindakan operasi yang dilakukan oleh aparat negara tercatat sebagai berikut : Pulau Buru kurang lebih 11.500 orang (terdiri dari 18 unit dan tambahan 3 unit RST masing-masing diisi oleh 500 tahanan), dan di Moncong Loe, Makassar.
 Untuk detil penyelidikan sila simak
[Unduh]
Romusha dan Pembangunan : Sumbangan Tahanan Politik untuk Rezim Suharto – Razif dalam Tahun yang Tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65 (Ed. Ayu Ratih, Hilmar Farid dkk) hal 139-161. Dalam naskah ini Razif menuliskan sejarah/potret kerja paksa masa Orde Baru yang dilakukan tapol 65 di Jawa, Sumatera, Pulau Buru dan Palu (naskah ini disusun berdasarkan wawancara 25 orang korban) 
 
bab 1 bagian 5  
Kerja Paksa Membendung Penghilangan Paksa di Boyolali
bab 1 bagian 6
Kerja Paksa Tapol Membangun Sulsel
24893-207220_10150202484187938_5092970_n
“Pekerja rodi” karya perupa Sanggar Bumi Tarung Hardjija Pudjanadi
(Tapol – Penyintas 65)
“Kerja rodi tapol di Nusakambangan”  karya perupa Sanggar Bumi Tarung Sudiyono SP (Tapol – Penyintas 65)
 
Suspected communists who survived the killings of 1965-66 in South Sulawesi spent the next 20 years working for the military in an isolated jungle camp
Dengar Kesaksian Palu, Sulteng: “Menapak Jejak Kerja Paksa”
Lebih dari 1200 orang tercatat sebagai korban dalam peristiwa 1965/1966 di Sulawesi Tengah. Sekitar 700 diantaranya harus melakukan kerja paksa untuk membangun fasilitas, sarana umum, dan gedung-gedung pemerintahan di Kota Palu, Kab. Sigli, dan Kab. Donggala.  Pada 2012, Walikota Palu telah mengakui adanya kerja paksa tersebut.
Cerita Hidup Rosidi
 
e1
sketsa Mars Nursmono (Tapol Pulau Buru)
12
sketsa Adrianus Gumelar Demokrasno (Tapol Pulau Buru)
14440649_1026936477419338_5246059835787076320_n
sketsa Gregorius Soeharsojo Goenito (Tapol Pulau Buru)
Dokumentasi Kerja Rodi dan Romusha Jaman Kolonial Belanda dan Jepang :
Kerja Paksa Jaman Penjajahan Belanda
Jalur Romusha Saketi-Bayah
 
 

simak 700 ‘entry’ lainnya pada link berikut

Daftar Isi Perpustakaan Genosida 1965-1966

 

Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)

14542544_1036993449746974_4443364972569517121_o



13047818_10209343119272764_8338060706038815101_o13043485_10209343122352841_1135692553504633931_n (1)
Definisi yang diusulkan D. Nersessian (2010) untuk amandemen/ optional protocol Konvensi Anti-Genosida (1948) dan Statuta Roma (2000) mengenai Pengadilan Kejahatan Internasional. (disalin dari Harry Wibowo)


Bookmark and Share

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s