Kejahatan Kemanusian Tanjung Priok Rezim ‘Orba’ Suharto : Suara Korban, “Mereka Bilang Disini Tidak Ada Tuhan”

 

Seri Kejahatan Rezim ‘Orba’ Suharto
 
 

PERISTIWA TANJUNG PRIOK : 12 SEPTEMBER 1984

Peristiwa Tanjung Priok yang terjadi pada 12 September 1984, bermula dengan ditahannya empat orang warga Tanjung Priok yang diduga terlibat pembakaran sepeda motor Babinsa. Mereka ditangkap oleh Polres Jakarta Utara, kemudian dipindahkan dan ditahan di Kodim Jakarta Utara. Pada 12 September 1984 Amir Biki, salah satu tokoh masyarakat setempat, mengadakan tabligh akbar di Jalan Sindang.

 

Dalam ceramahnya, Ia menuntut aparat keamanan untuk membebaskan empat orang jemaah Mushala As-Sa’adah yang ditahan di Kodim Jakarta Utara. Seusai pengajian, massa bergerak ke markas Kodim untuk menuntut pembebasan warga yang ditahan. Husein Safe, salah seorang korban, menuturkan dalam kesaksiannya.

 

“Peristiwa Tanjung Priok berawal dari masuknya seorang Babinsa ke Mushala As-Sa’adah tanpa buka sepatu dan mencari brosur masyarakat. Kemudian Babinsa menyirami brosur tersebut dengan air comberan. Masyarakat marah dan mengejar Babinsa yang bernama Pak Herman yang kemudian melarikan diri. Motornya tertinggal dan motor dibakar massa. Pengurus mushala kemudian dibawa ke Kodim selama 3 hari, dipukul. Almarhum Amir Biki kemudian menggelar pengajian di Jalan Sindang, menuntut masyarakat jangan ditahan di Kodim, kalau bisa di Polres.

 

Almarhum Amir Biki memberi waktu sampe jam 11 malam, ternyata tidak dipenuhi Kodim. Maka pada jam 11 malam saya disuruh untuk menggiring jemaah pengajian ke Kodim. Jemaah yang ikut 5000 orang. Sampai di depan Kodim Jakarta Utara dihadang regu Lanhanud, kami disuruh berhenti. Amir Biki masih di belakang. Saya sedang mengatur teman saya, tapi langsung ditembak tanpa peringatan, ditembak di kaki saya dalam jarak 1 meter. Setelah itu tembakan kayak dalam perang, banyak yang luka, bergelimpangan yang mati.

 

Ketika almarhum Amir Biki datang, ada yang tentara teriak, ‘Amir Biki datang, habisin!’, maka bunyi senjata semakin keras, sekitar 10-15 menit. Kalau ada yang teriak Allahu Akbar, langsung ditembak. Maka saya diam, pura-pura mati. Saya diseret ke pinggir jalan kayak kambing tuh. Sampai di pinggir jalan saya dilempar ke mobil. Di atas truk saya mendengar hitungan tentara, ada 28 orang dengan saya. Selama dalam perjalanan saya tidak berteriak karena ada pengawalan tentara.”

 

(Kesaksian Husein Safe dalam Dengar Kesaksian KKPK tema Kekerasan terhadap Ideologi dan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, Jakarta, 27 November 2013.)

 

 

 

Dari BAP petugas RSPAD Gatot Subroto didapatkan keterangan bahwa jumlah korban luka 55 orang, korban meninggal 23 orang, 9 orang dapat dikenali identitasnya, dan 14 orang tidak diketahui identitasnya. Sembilan jenazah tersebut adalah Amir Biki, Zainal Amran, Kasmoro bin Ji’an, M. Romli, Andi Samsu, Tukimin, Kastori, M. Sidik, dan Kembar Abdul Kohar. Setelah sembuh, korban luka yang dirawat di RSPAD Gatot Subroto langsung ditahan di Kodim Jakarta Pusat, Laksusda V Jaya, Pomdam V Jaya, dan Rumah Tahanan Militer
Cimanggis. Selama dalam penahanan, para korban mengalami penyiksaan.

 

Pemerintah kemudian membentuk Pengadilan HAM ad hoc untuk mengadili para pelaku kekerasan ini. Pengadilan dimulai pada 15 September 2003 dengan menyidang kan 14 terdakwa yang dibagi ke dalam 4 berkas perkara. Walaupun pengadilan memutus bersalah 2 terdakwa, R. Butar-butar dan Sutrisno Mascung, pengadilan tingkat banding dan kasasi membebaskan mereka. Pada akhirnya, tidak ada satupun pelaku yang dihukum dalam peristiwa ini. Intervensi pelaku melalui jalan islah—yang membuat sebagian besar korban mencabut kesaksian di tingkat penyelidikan dan penyidikan—merupakan fenomena menonjol dalam pengadilan HAM ini, yang anehnya juga menjadi salah satu alat pertimbangan yang signifikan bagi hakim.

 

Dalam putusannya, majelis hakim juga memutuskan pemberian kompensasi dan rehabilitasi terhadap para korban Tanjung Priok. Dalam berkas perkara R. Butar Butar, majelis hakim tidak menyebutkan secara rinci jumlahnya dan mendasarkan pada usaha untuk memenuhi rasa keadilan, masyarakat dan korban juga sudah cukup lama menderita dengan kompensasi yang proses serta jumlahnya ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara dalam berkas terdakwa Sutrisno Mascung dan kawan-kawan disebutkan bahwa korban mendapatkan kompensasi sebesar Rp.1.015.500.000 (satu milyar lima belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada 13 korban sebagai bentuk ganti rugi yang harus diberikan oleh negara sesuai dengan mekanisme dan tata cara
pelaksanaan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002.

 

Namun, dengan bebasnya terdakwa di tingkat banding maupun kasasi, berdampak pada ketidakjelasan pemberian kompensasi dan rehabilitasi tersebut. Majelis hakim juga tidak menyinggung persoalan hak korban dalam putusan bebasnya. Akibatnya, pemberian kompensasi “seolah-olah” digantungkan pada aspek kesalahan terdakwa dan bukanlah bagian dari hak yang melekat dalam diri korban.

 

(Sumber simak di : Menemukan Kembali Indonesia: Memahami Empat Puluh Tahun Kekerasan Demi Memutus Rantai Impunitas: LAPORAN TAHUNKEBENARAN KKPK. Cetakan Pertama Tahun 2014. Hal. 233-235)

 

 

J. Fabian Junge

 

 
 

REPRODUKSI KEADILAN MASA LALU
 
Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok 1984
Buku berjudul “Reproduksi Ketidakadilan Masa Lalu: Catatan Perjalanan Membongkar Kejahatan HAM Tanjung Priok 1984” ini merupakan catatan dokumentasi KontraS terhadap pemantauan Pengadilan HAM adhoc untuk peristiwa pelanggaran HAM berat Tanjung Priok. Selain itu, buku ini menggambarkan perjuangan advokasi Kontras dalam mendampingi korban dan keluarga korban Tanjung Priok untuk memperjuangkan keadilan yang dilakukan KontraS sejak tahun 1999. semua akan dijelaskan dalam setiap bagian tulisan di buku ini.

 

 

Daftar Isi


Daftar Istilah 


Sekapur sirih dan Kata Pengantar

Bagian I: Uang, Motor dan Teror ( Biang
Keladi Pemalsuan Kebenaran)


Bagian II: Negara Wajib Pulihkan Hak Korban


Bagian III: Menjaring Teri, Melepas Kakap


Bagian IV: Vonis Bebas untuk Kaum Bersenjata


Bagian V: Jalan Panjang Raih Keadilan


Bagian VI: Lampiran dan Profil Kontras

 

 
Bab III Hilang Paksa di Tanah Priok 331-371
 

Wahyudi Akmaliah

 

Wahyudi Akmaliah
Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB-LIPI
simak juga kajian penulis yang sama khusus tentang Talangasari
 
Wahyudi Akmaliah

simak 700 ‘entry’ lainnya pada link berikut

Daftar Isi Perpustakaan Genosida 1965-1966

perpustakaan online (1)

 

Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s