Putusan Sidang IPT 1965 Terkait Kekerasan Seksual Yang Sistemik Dalam Genosida 1965 (-1969)

ebook

FINAL REPORT OF THE IPT 1965 : Findings and Documents of the International People’s Tribunal on Crimes against Humanity Indonesia 1965

 

SI_20180227_135254-1

separo abad lebih digantung….
dalam sekejab dunia perempuan-perempuan
pejuang ini di jungkirbalikan
dalam siksa dalam derita tanpa salah yang
terus digantung melampaui separo abad
namun harapan terus berurat akar demi
cita-cita dunia (gunungan itu masih belum sempurna tentu) baru

 

* crayon oil di kertas a4
 
 

 

Road to Justice – International People Tribunal on 1965

 

 
 
berikut ini kami salinkan dari web resmi IPT 65
 

B4. Kekerasan Seksual

Jaksa menyajikan laporan yang sangat detail untuk mendukung klaim bahwa “Kekerasan seksual terjadi secara adanya nyata pada kedua peristiwa, yaitu pembunuhan massal 1965-1966 dan pasca penahanan politik massal pada 1 Oktober 1965 di Indonesia.” Jaksa juga menegaskan kekerasan seksual dilakukan dengan beragam cara. “Termasuk pemerkosaan, penyiksaan secara seksual, perbudakan seksual, dan bentuk kekerasan seksual lainnya.”

 Jaksa dengan detail melampirkan tindak kekerasan seksual ini dalam laporan setebal 200 halaman yang di dalamnya terdapat 20 kasus individual yang menegaskan:

Tindak kejahatan yang ditampilkan dalam laporan ini terjadi di beragam tempat, mulai dari di dalam rumah korban, di tempat terbuka, di dalam penjara, di barak polisi atau tentara, dan di tempat-tempat lainnya yang menjadi fasilitas khusus untuk menahan orang-orang yang berkaitan dengan kudeta 1965. Laporan ini juga menampilkan detail waktu kejadian yang beragam: mulai dari kekerasan seksual yang dilakukan secara individual, kekerasan seksual yang dilakukan berulang kali dari hari ke hari dan minggu ke minggu, sampai perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, dan pemaksaan pernikahan yang semuanya berlangsung selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Dengan beragamnya tindakan kekerasan yang dilakukan dalam berbagai kondisi adalah bukti (dari) kekerasan seksual dilakukan secara tersebar dan sistematis selama bertahun-tahun berkaitan dengan kekerasan anti komunis di Indonesia. Ini adalah kejahatan kemanusiaan.

 Pengadilan Rakyat Internasional juga mendengar langsung bukti faktual dari saksi, ibu Kinkin Rahayu (nama samaran) dan seorang saksi ahli, Dr. Saskia Wieringa. Kutipan testimoni ibu Kinkin, korban kekerasan seksual yang menceritakan kekerasan seksual yang dialaminya dengan detail secara grafis. Ia meminta kesaksiannya disampaikan tidak secara terbuka, juga dilampirkan dalam laporan ini pada bagian lampiran D1.d. Sedangkan saksi ahli yang juga bersaksi adalah juga ketua pada IPT Executive Board Dr. Saskia Wieringa, memaparkan hasil penelitiannya yang mendalam dan telah ditampilkan dalam berbagai publikasi.

 Bukti penting terkait isu sensitif ini juga sudah dilaporkan dan dipublikasikan Komnas Perempuan pada 2007. “Komnas Perempuan adalah lembaga yang dibentuk dari   Keputusan Presiden 2005 yang tugas utamanya adalah menghapuskan kekerasan terhadap perempuan dan menciptakan kesadaran melawan kekerasan terhadap perempuan.”

 Laporannya yang dibuat berdasarkan standar penelitian akademis dengan analisa mendalam dari 122 testimoni penyintas perempuan 1965. (Kutipannya dapat dilihat dalam laporan ini pada Lampiran D1.e). Beragam studi akademis juga telah dipublikasikan terkait kekerasan seksual, dan telah juga disampaikan kepada para hakim.

Sewaktu membuat laporan ini, Komnas Perempuan menyampaikan pernyataan para korban perempuan sebagai berikut:

Kami adalah aktivis perempuan yang ditahan bertahun-tahun tanpa diadili, istri dari para tahanan politik, janda, dan kami mempresentasikan ribuan korban perempuan dari peristiwa 1965. Kami telah bagikan kisah kami tentang kekerasan yang dilakukan negara, bagaimana kami kemudian bertahan, dan apa yang menjadi harapan kami. Pada 1965, kami adalah mantan pejuang kemerdekaan, mendukung kebijakan pemerintah dan berkampanye untuk mereka. Kami adalah anggota dari organisasi resmi seperti Lekra, Gerwani, CGMI, HIS, BTI, SOKGI. Kami membuat pelatihan penghapusan buta huruf, melakukan kampanye anti feodalisme untuk kesetaraan. Kami adalah ibu muda dengan anak-anak yang masih kecil, kami adalah pelajar. Tapi kemudian pembunuhan para Jenderal telah mengubah kehidupan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi kemudian kami menjadi perempuan-perempuan tidak bermoral. Tidak ada surat penahanan. Kelompok paramiliter itu tidak pernah menjelaskan kepada kami mengapa suami-suami kami diambil.

Sebagai istri dari tahanan politik, kami kemudian menjadi korban dari kekerasan seksual saat mengunjungi suami kami di penjara. Beberapa diantara kami bahkan dipaksa untuk “menikahi” anggota tentara untuk menyelamatkan keluarga kami. Anak-anak kami juga dicekal, tanah, rumah dan perhiasan kami dirampas. Kami dipecat dari pekerjaan, tidak memiliki pendapatan. Lalu banyak diantara kami yang kemudian dikirim menjadi buruh. Kami diinterogasi dan disiksa berkali-kali, dan kami juga dipaksa untuk menyaksikan penyiksaan yang mereka lakukan terhadap yang lainnya. Kami mengalami pemerkosaan dan kehamilan karena pemerkosaan. Penjara yang menahan kami kondisinya sangat tidak manusiawi. Beberapa tahanan bahkan dieksekusi.

Dampak dari penahanan ini tak hanya kami rasakan saat masa penahanan. Upaya kami untu memperbaiki kondisi perempuan dihentikan. Setelah kami dibebaskan, kami harus selalu melapor kepada pihak berwajib yang kemudian menjadi kesempatan untuk memeras. Kartu identitas kami diberi tanda, dan beberapa diantara kami masih tidak bisa mendapatkan kartu identitas seumur hidup. Kami terus mengalami diskriminasi dari keluarga dan masyarakat sekitar. Keluarga kami menjadi berantakan, bahkan dipaksa untuk berpisah – dengan membiarkan anak-anak dibesarkan oleh orang lain. Kami kemudian disalahkan keluarga karena telah membuat mereka kesulitan mendapat pasangan. Kami tidak pernah bisa mendapatkan pekerjaan yang layak dan diskriminasi terjadi secara terus menerus.       

 

Di dalam laporan ini, Komnas Perempuan menyimpulkan sepanjang pembunuhan massal 1965-1966, anggota perempuan dari organisasi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia) dan yang lainnya kemudian dikaitkan dengan PKI, “menjadi target dari pembunuhan secara sistematis, penghilangan paksa, penahanan ilegal, penyiksaan, dan kekerasan seksual.” Komnas Perempuan menyakini “Gerwani adalah target dari kampanye kotor untuk menghancurkan kelompok politik ini.” (Pada laporan IPT, topik ini akan dijabarkan secara detail pada bagian B6: Propaganda).

Kasus-kasus yang diteliti Komnas Perempuan menunjukkan sebuah pola di mana “pasukan keamanan bisa melakukan kekerasan dan penyiksaan seksual serta pemerkosaan, sejak dari mereka ditangkap. Tak ada larangan dari atasan mereka untuk mencegah atau menghukum mereka yang melakukan kejahatan itu.” Ditemukan juga tindak perbudakan seksual yang berlangsung terus menerus dengan cara “para tahanan perempuan diperlakukan sebagai pemuas birahi aparat yang berulang-ulang kali diperkosa dalam waktu yang lama. Bahkan dibeberapa kasus perbudakan seksual ini menghasilkan kehamilan.”

Pengadilan Rakyat Internasional juga mendengar pemaparan bukti dari Mariana Amirrudin, komisioner Komnas Perempuan yang mendapatkan izin resmi dari presiden untuk menghadiri sidang ini. Dalam kesaksiannya, Mariana menyebutkan organisasinya menyimpulkan sebagai berikut:

Ada indikasi kuat bahwa tindak kekerasan yang dilakukan berbasis gender, dan itu dikoordinasikan oleh aparat bersama kelompok-kelompok yang berkuasa. Pemerkosaan dan penyiksaan serta perbudakan seksual.

Maka dalam hal ini harus adalah pertanggungjawaban dari negara.

Rekomendasi kami yang terpenting saat ini adalah bagaimana para korban dapat pulih dari traumanya, dan memberikan kesejahteraan ekonomi yang sama dan mengembalikan hak politik mereka.

Tidak adanya perhatian akan hal ini, bisa dilihat dari tidak adanya pihak pemerintah yang hadir – menunjukkan para korban masih diposisikan tidak manusiawi. Negara harus mengambil keputusan yang cepat untuk menyelesaikan masalah ini sehingga para korban dapat merasakan hidup lebih manusiawi sampai akhir hidup mereka.   

Saya juga ingin menambahkan, para korban yang sudah menua ini hanya menerima sedikit pendapatan dari usaha kecil yang mereka buat. Tapi banyak dari antara mereka sudah tidak produktif hingga kesulitan untuk mencukupi kebutuhan harian mereka, tidak dapat berobat ke dokter, kesepian, dan terpisah dari rumah serta keluarga mereka yang tercerai-berai.

Saat menemui para korban di lapangan, sangatlah penting untuk memperhatikan hak kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.

Lalu isu terpenting berikutnya adalah pemulihan serta tanggung jawab negara untuk menjamin keamanan para korban. Negara harus mencabut stigma atas mereka.

 

Pertimbangan Hukum

Sebelumnya perhatian terhadap kejahatan yang terjadi di Indonesia pada 1965 dan setelahnya itu sangatlah minim. Baru beberapa waktu belakangan ini saja ketika laporan-laporan sudah dipublikasi ke seluruh dunia, dan sejalan dengan tuntutan kekerasan berbasis gender baik di wilayah domestik, internasional dan pengadilan internasional. Bukti, baik secara lisan maupun tulisan yang dipresentasikan dalam Pengadilan Rakyat Internasional berkaitan dengan pembahasan kekerasan seksual pada 1965-66 ini menjadi sangat kuat dan menyakinkan. Berbagai pernyataan dari para korban yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia menjadi informasi yang spesifik dan grafis pada berbagai macam kejahatan pada pembahasan ini.

Cerita detail yang disampaikan secara individual dan saling berhubungan secara nyata semakin membentuk gambaran bagaimana kekerasan seksual dilakukan dalam skala luas dan pada waktu yang lama kepada perempuan-perempuan dalam jumlah besar yang dianggap berhubungan atau bersimpati dengan PKI.

Kejahatannya meliputi pemerkosaan, kekerasan seksual, perbudakan seksual dan kekerasan seksual lainnya yang bertentangan dengan kemanusiaan dan hukum internasional serta hukum Indonesia.

Perhatian lebih lanjut masih harus difokuskan pada aspek yang sangat memalukan dari peristiwa 1965-1966 dan selanjutnya. Seruan Komnas Perempuan untuk melakukan investigasi penuh oleh pemerintah Indonesia, dan kompensasi penuh kepada para penyintas korban seksual dan keluarganya, masih belum terealiasi meski sudah sepuluh tahun lalu direkomendasikan.

 
 
 
 
 
 
Referensi :
  
 
THE INTIMACY
OF TERROR: GENDER AND THE VIOLENCE OF 1965-66 IN BALI – LESLIE DWYE
R

 

TAHUN YANG TAK PERNAH BERAKHIR: MEMAHAMI PENGALAMAN KORBAN
65 (ED. AYU RATIH, HILMAR FARID DKK)

*khususnya
esai Ketika Perempuan Menjadi Tapol
 
 
KISAH PARA PEREMPUAN PENYINTAS YANG TAK KUNJUNG MERAIH
KEADILAN
(KHUSUSNYA
HAL 43-141 YANG TERKAIT PENYINTAS 65)
BAB 3.
PARA NENEK YANG BERJUANG DEMI KEADILAN DAN KEBENARAN
BAB 4.
BERJUANG DALAM LINGKARAN KEKERASAN DAN TRAUMA
BAB 5. NUSA
TENGGARA TIMUR : KEKERASAN YANG DIRAHASIAKAN

 

 

 

 

 

 

 

Para Perempuan yang Mengubur Dendam

 

 

 
simak juga
 

simak 700 ‘entry’ lainnya pada link berikut

Daftar Isi Perpustakaan Genosida 1965-1966

Road to Justice : State Crimes after Oct 1st 1965 (Jakartanicus)

14542544_1036993449746974_4443364972569517121_o
13047818_10209343119272764_8338060706038815101_o13043485_10209343122352841_1135692553504633931_n (1)
Definisi yang diusulkan D. Nersessian (2010) untuk amandemen/ optional protocol Konvensi Anti-Genosida (1948) dan Statuta Roma (2000) mengenai Pengadilan Kejahatan Internasional. (disalin dari Harry Wibowo)
Bookmark and Share

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s